“Pemerintah Provinsi Papua Selatan memiliki tata kelola pemerintah yang cukup baik dibandingkan wilayah lainnya, “ kata Mardyanto saat dihubungi melalui sambungan telepon di Jakarta, Senin.
Ia juga mengatakan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Selatan juga cukup baik.
Baca juga: Profil DOB Provinsi Papua Selatan
Mardyanto membandingkan dengan Provinsi Papua Tengah yang memiliki sumber daya alam yang kaya, khususnya Kabupaten Mimika yang daerahnya memiliki tambang emas yang dikelola PT Freeport, namun kemampuan tata kelola pemerintahan belum optimal.
“Sehingga perlunya pengembangan kompetensi bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pejabat struktural di wilayah pemekaran,” tambah Mardyanto.
Menurut Mardyanto, upaya lain yang dapat dilakukan adalah memberikan pendampingan terhadap ASN atau pejabat struktural di wilayah pemekaran baru. Pendampingan, ujarnya, berasal dari birokrat pemerintahan daerah terdekat.
Ia menuturkan pemerintah pusat mengakomodasi ASN di tiga DOB diisi 80 persen Orang Asli Papua dan 20 persen oleh masyarakat luar. Tiga DOB adalah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Baca juga: Mendagri sebut aspirasi Provinsi Papua Selatan jadi kekhususan
Bupati Boven Digoel Provinsi Papua Selatan Hengky Yaluwo menyebutkan telah menyiapkan 200 ASN untuk menempati posisi eselon satu hingga eselon empat.
“Kekurangan ASN nanti kami akan minta penuhi dari pemerintah pusat,“ ujar Hengky saat dihubungi melalui sambungan telepon oleh Redaksi ANTARA, di Jakarta, Senin.
Ia berharap pemerintah pusat memprioritaskan Orang Asli Papua menduduki jabatan struktural dan strategis di pemerintahan daerah, seperti kepala daerah dan anggota legislatif dengan masa jabatan minimal lima tahun pertama.
Baca juga: Pembentukan DOB Papua Selatan diusulkan dipercepat
Pewarta: Feny Aprianti
Editor: Joko Susilo
Copyright © ANTARA 2022
