Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong penyediaan infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT) guna mencapai target bauran energi sebesar 23 persen di Indonesia pada 2025.Jadi pengelolaan BMN ini dalam rangka mendukung EBT
Kepala Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian ESDM Sumartono menyatakan penyediaan infrastruktur EBT ini salah satunya dilakukan melalui Barang Milik Negara (BMN).
“Jadi pengelolaan BMN ini dalam rangka mendukung EBT,” katanya dalam acara Bincang Bareng DJKN Kemenkeu di Jakarta, Jumat.
Sumartono menegaskan penyediaan infrastruktur EBT harus dilakukan karena bauran energi di Indonesia hingga 2021 baru mencapai 11 persen dari target 23 persen pada 2025.
Sejauh ini beberapa jenis program infrastruktur EBT yang telah dilakukan adalah berbasis surya yaitu Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE), PLTS Atap, Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terpusat dan Penerangan Jalan Umum (PJU).
Baca juga: Indonesia optimistis capai bauran EBT 23 persen pada 2025
Selain itu ada infrastruktur EBT berbasis bioenergi seperti PLT Pome dan Biogas Komunal serta berbasis air yakni Pembangkit Listrik Tenaga Multi Hydro (PLTMH).
Untuk BMN infrastruktur EBT berupa PLTMH selama periode 2016 sampai 2021 terdapat 21 unit bernilai Rp177 miliar dengan penerimaan manfaat 12 pemerintah kabupaten/kota.
Untuk BMN infrastruktur EBT berupa PLT Pome selama periode 2016 sampai 2021 terdapat empat unit bernilai Rp186,33 miliar dengan penerima manfaat empat pemerintah kabupaten/kota.
Untuk BMN infrastruktur EBT berupa Biogas Komunal selama periode 2016 sampai 2021 terdapat 17 unit bernilai Rp13,09 miliar dengan penerima manfaat delapan pemerintah kabupaten/kota dan enam pondok pesantren.
Untuk BMN infrastruktur EBT berupa PLTS Terpusat selama periode 2016 sampai 2021 terdapat 143 unit bernilai Rp695,92 miliar dengan penerimaan manfaat 21 pemerintah provinsi dan 31 pemerintah kabupaten/kota.
Baca juga: Pemerintah optimis investasi energi bersih bakal cemerlang tahun ini
Untuk PLTS Atap sebanyak 228 unit bernilai Rp197,5 miliar dengan penerima manfaat 33 pemerintah provinsi, 25 pemerintah kabupaten/kota, 18 pondok pesantren, enam satuan kerja ESDM, dan delapan Kementerian/Lembaga (K/L).
Untuk LTSHE sebanyak 364.315 unit bernilai Rp1,14 triliun dengan penerima manfaat 364.315 rumah tangga serta PJUTS sebanyak 55.374 unit bernilai Rp830,55 miliar dengan penerima manfaat 33 pemerintah provinsi dan 217 pemerintah kabupaten/kota.
Sementara mulai 2021 Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM akan melaksanakan program baru yaitu pemasangan paket Alat Penyalur Daya Listrik (APDAL).
APDAL sendiri merupakan suatu piranti penyimpanan dan penyaluran energi listrik berbasis baterai yang dapat diisi ulang pada stasiun pengisian energi listrik.
Wilayah pendistribusian APDAL pada 2021 dan 2022 meliputi Provinsi Papua dan Papua Barat yang akan menjangkau 215 desa sebanyak 12.597 unit.
Baca juga: Menteri ESDM minta METI dukung pencapaian target emisi dan bauran
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2022
