Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama Dharma Pertiwi TNI meninjau keberadaan keluarga yang berisiko terkena kekerdilan pada anak (stunting) di Provinsi Jawa Barat.
Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu, disebutkan acara peninjauan digelar di Markas Komando Distrik Militer 0618/BS Kota Bandung, Jawa Barat. Peninjauan dilakukan, karena hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Jawa Barat masih tinggi, yakni mencapai 24,5 persen.
Ketua Umum Dharma Pertiwi, Diah Erwiany Trisnamurti Hendrati Andika Perkasa dalam peninjauannya mengunjungi layanan kontrasepsi Metode Operasi Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP). Layanan MOW dan MOP tersebut melayani 85 akseptor MOW dan tiga akseptor MOP.
Baca juga: Pemprov Jabar kerahkan 1,4 juta kader PKK tangani stunting
Peninjauan dilanjutkan dengan mengadakan dialog bersama ibu hamil dan menyusui serta balita guna mengedukasi ibu terkait pentingnya mengoptimalkan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) seorang anak untuk mencegah stunting.
Dalam kunjungannya, istri Panglima TNI Andika Perkasa itu didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil dan istri Panglima Kodam Siliwangi Mia Kunto Arief. Dalam kunjungannya, istri Panglima TNI itu juga meninjau demo masak oleh Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat.
"Makanan sederhana dan alami yang tersedia di lingkungan sekitar kita, sudah cukup untuk penuhi gizi seimbang selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan," ujar Atalia.
Peninjauan ditutup dengan memberikan bantuan berupa paket makanan tambahan bergizi untuk baduta dan ibu hamil.
Acara tersebut merupakan implementasi dari nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh BKKBN dan TNI pada Senin (8/8), dalam rangka percepatan penurunan angka prevalensi stunting di Indonesia.
Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Barat Wahidin mengatakan kolaborasi BKKBN dengan TNI merupakan salah satu strategi mewujudkan zero new stunting di Jawa Barat.
Baca juga: Angka kekerdilan di atas 30 persen, empat kabupaten Jabar status merah
Baca juga: Cegah stunting, Jabar canangkan "Seribu Hari Pertama Kehidupan-Plus"
Wahidin mengatakan kolaborasi tersebut sejalan dengan visi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam mengentaskan stunting. Bersama TNI diharapkan edukasi dan pengetahuan keluarga dapat masuk hingga ke lapisan masyarakat di desa.
“Ketika mereka teredukasi terkait stunting, ilmu tersebut akan diteruskan kepada masyarakat binaannya. Di situlah pentingnya kolaborasi," kata Wahidin.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi BKKBN, Sukaryo Teguh Santoso, Kepala Pusat Kesehatan TNI Mayjen TNI dr Budiman, Asisten Teritorial Panglima TNI Mayjen TNI Purwo Sudaryanto dan Komandan Kodim 0618/ Kota Bandung Donny I Bainuri.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
