Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin kerja sama dengan Badan Pangan Nasional dalam rangka memperkuat ketahanan pangan di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi.bagaimana Dana Desa ini dipakai untuk mewujudkan ketahanan pangan
Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Taufik Madjid dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat, mengharapkan kerja sama itu dapat menjadi solusi atas krisis pangan dan juga dapat mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Hal itu, lanjut dia, sebagaimana telah ditargetkan Presiden Joko Widodo pada 2024 Indonesia harus bebas kemiskinan ekstrem.
"Kita punya resource yang banyak bahkan resource keuangan kita luar biasa, bagaimana Dana Desa ini dipakai untuk mewujudkan ketahanan pangan," ujarnya.
Baca juga: Kemendes PDTT dukung desa cegah politik uang jelang pemilu
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Sekjen Kemendes PDTT dengan Sektama BPN Sarwo Edhy.
"Tidak hanya tanda tangan tapi ada langkah-langkah konkrit, tidak hanya antara Kemendes PDTT dan Badan Pangan Nasional tapi dengan bapak ibu di masing-masing pemerintah daerah," kata Taufik Madjid.
Sementara itu, Sarwo Edhy mengatakan ketahanan pangan harus digarap dan dimulai dari desa, karena apabila berhasil maka persoalan pangan di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi bahkan Nasional akan selesai.
Baca juga: Kemendes siapkan pembangunan desa di IKN pertahankan kearifan lokal
"Ini sangat strategis karena ketahanan pangan tidak bisa dilepaskan dari pembangunan, kalau perekonomian desa meningkat otomatis Kecamatan meningkat, Kabupaten juga meningkat sehingga Provinsi dan perekonomian nasional akan meningkat," tuturnya.
Usai penandatanganan MoU, acara dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) Subkomponen 2B, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Sistem Akuntabilitas Sosial Tahun Anggaran 2022.
Adapun peserta kurang lebih berjumlah 921 orang mewakili Dinas PMD sejumlah 33 Provinsi serta Dinas PMD dari 80 Kabupaten Kota Subkomponen 2B serta ada juga perwakilan Kementerian dan Lembaga mitra pembangunan seperti BPN, Kemendagri, Kemenko PMK serta dari Bank Dunia.
Baca juga: Kemendes PDTT gandeng ITS susun master plan pembangunan desa wisata
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2022
