Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menyatakan bahwa ledakan sumber daya manusia yang produktif harus diimbangi dengan kualitas dan kemampuan, bukan meningkatnya kelahiran anak stunting.
“Kualitas penduduk yang masuk pada bonus demografi, kalau tidak dijaga akan mengancam bonus demografi itu sendiri,” kata Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto di Jakarta, Selasa.
Menanggapi semangat Presiden RI Joko Widodo dalam membangun sumber daya berkualitas untuk menopang pembangunan bangsa, Boni menyebutkan bahwa pada rentang tahun 2020-2045, Indonesia memiliki sekitar 70 persen penduduk dengan usia produktif.
Baca juga: Menko PMK sebut stunting berdampak negatif pada SDM usia produktif
Baca juga: BRIN: Tingkatkan pembangunan manusia maksimalkan bonus demografi
Bahkan, untuk jumlah penduduk di Indonesia diprediksi akan terus bertambah besar sampai tahun 2050. Meski demikian, pertumbuhan penduduk masih harus menghadapi stunting yang sangat berpengaruh pada peningkatan kualitas serta kemampuan penduduk untuk berdaya saing secara global.
Menurut Boni, keadaan pangsa pasar kerja dunia sudah tidak lagi begitu memerlukan tenaga kerja dengan kemampuan kasar. Semua mulai bergeser ke arah kemampuan menengah hingga profesional.
Maka dari itu, apabila stunting yang dapat menurunkan kecerdasan, menyebabkan anak mudah terkena penyakit hingga tidak bisa tumbuh optimal tak segera diselesaikan, Indonesia terancam tidak bisa bersaing ataupun hidup produktif dan meningkatkan angka pengangguran.
“Kemampuan antara pasar kerja dengan permintaan dan penawarannya itu tidak ketemu, yang dibutuhkan oleh pasar kerja apa, tapi suplai-nya apa. Ini akan menjadi penghalang bagaimana kita memanfaatkan bonus demografi, sehingga bisa jadi bonus, tapi juga bisa menjadi beban,” ujar dia.
Boni menambahkan penduduk yang berkualitas harus dibentuk sejak sebelum seorang anak dilahirkan dan harus terbebas dari stunting. Selain itu, bonus demografi tidak terjadi secara otomatis, tapi terjadi karena adanya kebijakan tepat seperti peningkatan kesehatan dan pengembangan keterampilan.
Dengan demikian, BKKBN pun mendirikan kampung keluarga berkualitas (Kampung KB) yang tersebar di seluruh penjuru negeri, dengan dimensi yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia desa, keluarga dan masyarakat melalui integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi dalam keluarga.
Kampung KB juga diarahkan menuju desa pintar (smart village) yang tiap data dan pembangunannya memanfaatkan bantuan teknologi terkini. BKKBN juga menghadirkan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat) sebagai layanan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi seimbang dan menurunkan angka stunting, yang berdasarkan SSGI 2021 masih 24,4 persen.
Baca juga: Indonesia dinilai perlu optimalkan bonus demografi dorong ekonomi
Baca juga: Kualitas sumber daya manusia jadi tantangan utama bonus demografi
“Kalau kita ingin mengoptimalkan bonus demografi, kita memang harus melihat multi sektor, multi pihak, kolaborasi berbagai macam pihak,” ujar Boni.
Sebelumnya, Presiden Jokowi saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2022 di Gedung MPR/DPR/DPD RI menyatakan bahwa semua agenda pembangunan negara harus ditopang oleh manusia Indonesia yang unggul.
Dengan demikian, permasalahan gizi pada anak terutama stunting harus segera dipangkas atau diturunkan sesuai dengan target pemerintah, yakni 14 persen di tahun 2024.
“Untuk itu, di bidang kesehatan, stunting harus cepat dipangkas. Layanan promotif dan preventif serta layanan pengobatan harus semakin kuat dan merata,” kata Presiden.
Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022
