Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengawal penambahan alokasi, menu dan lokasi prioritas pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk 2023 dan 2024.tentang DAK kami berterima kasih
"Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan untuk mengawal penambahan alokasi, menu dan lokasi prioritas pengusulan Dana Alokasi Khusus fisik penugasan bidang lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2023 dan tahun 2024," kata Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini membacakan hasil kesimpulan rapat kerja Komisi IV dengan KLHK di Jakarta, Senin.
Anggota Fraksi PKB itu menyatakan bahwa Komisi IV DPR RI mendukung KLHK untuk mengembangkan mekanisme DAK fisik penugasan KLHK dalam proses politik di eksekutif maupun legislatif. Dengan masukan dari Komisi IV DPR untuk DAK tahun 2024 selambat-lambatnya pada Januari 2023.
Dalam kesempatan itu, Menteri LHK menjelaskan bahwa usulan DAK fisik penugasan bidang lingkungan hidup untuk 2024 adalah sebesar Rp2,25 triliun.
Baca juga: Komisi IV DPR dukung program KLHK tangani limbah medis COVID-19
Anggota Fraksi PKB itu menyatakan bahwa Komisi IV DPR RI mendukung KLHK untuk mengembangkan mekanisme DAK fisik penugasan KLHK dalam proses politik di eksekutif maupun legislatif. Dengan masukan dari Komisi IV DPR untuk DAK tahun 2024 selambat-lambatnya pada Januari 2023.
Dalam kesempatan itu, Menteri LHK menjelaskan bahwa usulan DAK fisik penugasan bidang lingkungan hidup untuk 2024 adalah sebesar Rp2,25 triliun.
Baca juga: Komisi IV DPR dukung program KLHK tangani limbah medis COVID-19
Baca juga: Menteri LHK minta dukungan Komisi IV DPR untuk DAK Lingkungan Hidup
Dana itu diusulkan untuk beberapa isu yaitu pengelolaan sampah serta saranan dan prasarana pendukung, untuk sarana dan prasarana pendukung penurunan beban pencemaran, sistem peringatan dini pengendalian bencana lingkungan hidup dan pengelolaan taman kehati.
Siti menyoroti bahwa proses politik merupakan salah satu kunci dari pelaksanaan DAK dengan menyiapkan mekanisme DAK perlu dilakukan lebih cepat.
"Tentang DAK kami berterima kasih. Memang akhirnya yang dibutuhkan adalah proses politik, kami mohon titip, proses politik akhirnya kuncinya," demikian Menteri LHK Siti Nurbaya.
Baca juga: Realisasi anggaran KLHK capai 47,49 persen di pertengahan September
Dana itu diusulkan untuk beberapa isu yaitu pengelolaan sampah serta saranan dan prasarana pendukung, untuk sarana dan prasarana pendukung penurunan beban pencemaran, sistem peringatan dini pengendalian bencana lingkungan hidup dan pengelolaan taman kehati.
Siti menyoroti bahwa proses politik merupakan salah satu kunci dari pelaksanaan DAK dengan menyiapkan mekanisme DAK perlu dilakukan lebih cepat.
"Tentang DAK kami berterima kasih. Memang akhirnya yang dibutuhkan adalah proses politik, kami mohon titip, proses politik akhirnya kuncinya," demikian Menteri LHK Siti Nurbaya.
Baca juga: Realisasi anggaran KLHK capai 47,49 persen di pertengahan September
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
