Korut dukung pencaplokan wilayah oleh Rusia, kecam standar ganda AS

4 Oktober 2022 08:56 WIB

Orang-orang antre memasuki Tempat Pemungutan Suara pada hari kedua Referendum Republik Rakyat Donetsk bergabung dengan Rusia di Mariupol, Ukraina, Sabtu (24/9/2022). Rusia mulai menggelar pemungutan suara dalam referendum tersebut pada Jumat (23/9/2022) di Republik Rakyat Donetsk dan Luhansk, juga digelar di dua wilayah pendudukan lain, yakni Zaporizhzhia dan Kerhson yang akan berlanjut hingga Selasa (27/9/2022) mendatang. ANTARA FOTO/REUTERS/Alexander Ermochenko/wsj.

Korea Utara mendukung pencaplokan oleh Rusia atas bagian-bagian wilayah Ukraina, kata kementerian luar negerinya pada Selasa, seraya menuduh Amerika Serikat menerapkan "standar ganda seperti gerombolan penjahat" dalam mencampuri urusan negara lain.

Media pemerintah Korea Utara KCNA melaporkan tentang resolusi Dewan Keamanan PBB yang dipimpin AS yang mengutuk pencaplokan yang diproklamasikan itu.

Rusia memveto resolusi itu dan mendukung klaim Moskow bahwa wilayah tersebut memilih untuk menjadi bagian dari Rusia.

Kiev dan para pemimpin negara Barat mengecam referendum itu sebagai tipuan. Washington mendesak negara-negara anggota PBB untuk tidak mengakui perubahan status Ukraina, dan mendesak Rusia untuk menarik pasukannya dari wilayah yang direbut dengan paksa dan pertempuran masih berkecamuk di wilayah itu.

Baca juga: Turki tolak pencaplokan wilayah Ukraina oleh Rusia

Baca juga: Uni Eropa tolak pencaplokan ilegal wilayah Ukraina

Direktur Jenderal Organisasi Internasional Kementerian Luar Negeri Korut Jo Chol Su mengatakan referendum diadakan secara sah sesuai dengan piagam PBB, tetapi Amerika Serikat memegang "standar ganda seperti gerombolan penjahat" setelah menginvasi negara lain untuk mempertahankan "supremasi" sendiri.

"Untuk mempertahankan 'dunia berkutub tunggal' yang tak tertandingi, AS ikut campur dalam urusan internal negara-negara merdeka dan melanggar hak-hak hukum negara-negara itu dengan menyalahgunakan DK PBB," kata Jo dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh KCNA.

"AS melancarkan perang agresi terhadap negara-negara berdaulat termasuk negara bekas Yugoslavia, Afghanistan, dan Irak, tetapi AS belum dipertanyakan oleh DK PBB," ujar Jo.

Jo mengatakan Dewan Keamanan PBB akan menghadapi konsekuensi jika mengikuti "praktik sesuka-suka dan sewenang-wenang Washington serta tindakan standar ganda dan parsial."

Ukraina memutuskan hubungan dengan Korea Utara pada Juli setelah Pyongyang mengakui dua republik di Ukraina timur yang memproklamirkan kemerdekaan dan memisahkan diri.

Korea Utara merupakan sekutu lama dengan Rusia sejak masa Perang Dingin.

Pada September, Amerika Serikat mengatakan bahwa Rusia sedang membeli jutaan roket dan peluru artileri dari Korut untuk digunakan di Ukraina.

Namun, Korut menolak laporan itu dan memperingatkan Washington untuk "tutup mulut" dan berhenti membuat rumor yang "menodai" citra negara itu.

Sumber: Reuters

Baca juga: Rusia punya dana untuk bantu empat wilayah Ukraina yang dicaploknya

Baca juga: PBB: Pencaplokan wilayah Ukraina akan jadi "eskalasi berbahaya"