Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat dari total 74.962 desa di Indonesia hanya terdapat 6.136 desa atau delapan persen yang memiliki hutan mangrove.Dari 6.136 desa itu hanya 3.763 desa saja yang memiliki mangrove dalam kondisi baik dan ada 2.373 desa dengan kondisi mangrove rusak.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Herlina Sulistyorini mengatakan dari 6.136 desa itu hanya 3.763 desa saja yang memiliki mangrove dalam kondisi baik dan ada 2.373 desa dengan kondisi mangrove rusak.
"Desa yang punya potensi mangrove perlu kita jaga, dampingi, dan kawal bersama," kata Herlina dalam pernyataan yang dikutip di Jakarta, Selasa.
Kemendes PDTT sejauh ini telah melakukan berbagai upaya intervensi melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat terkhusus pada lahan mangrove yang kondisinya baik.
Bentuk intervensi pertama adalah sosialisasi dan internalisasi tentang cara menjaga keberadaan mangrove baik melalui pemanfaatan dan pelestarian mangrove.
Bentuk intervensi kedua yang dilakukan adalah melalui berbagai kegiatan ekonomi berkelanjutan. Kemendes PDTT mengajari masyarakat tentang bagaimana membuat sirup ataupun dodol dari olahan mangrove.
Adapun bentuk intervensi ketiga adalah pengembangan kelembagaan melalui Badan Usaha Milik Desa yang bertugas sebagai pengelola dan menjalin kerja sama kelembagaan adat-lokal.
Kemudian, bentuk intervensi keempat melalui pengembangan desa wisata mangrove. Kemendes PDTT memberikan intervensi stimulan pembuatan jalur tracking mangrove, pelestarian mangrove menggunakan perahu dan jembatan, menara pengamatan, pusat informasi, peningkatan kapasitas pengelola mangrove, hingga promosi berbasis teknologi dengan menjalin kerja sama dengan BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Bentuk intervensi terakhir pada lahan mangrove kondisi baik adalah melalui wisata edukasi mangrove dengan membuat ruang komunitas untuk pembelajaran generasi muda dalam menumbuhkan kepedulian terhadap mangrove, ruang penelitian dan pengembangan baik dalam bentuk genetik maupun sosial budaya mangrove, serta ruang media sosial sebagai ajang promosi.
"Ini sudah dilakukan di beberapa desa yang memiliki potensi mangrove dalam kondisi baik," katanya.
Sedangkan desa yang memiliki lahan mangrove kondisi kritis, Kemendes PDTT juga melakukan sejumlah intervensi supaya kondisi mangrove di sana bisa menjadi lebih baik.
Bentuk intervensi pertama adalah sosialisasi tentang mangrove terkait pemanfaatan dan penumbuhan kesadaran masyarakat untuk memuliakan mangrove. Selanjutnya, pengembangan ekonomi masyarakat berupa intensifikasi penggunaan lahan sesuai kebutuhan terutama kebutuhan pokok, penerapan sistem pertanian terintegrasi hingga pengelolaan produk turunan nelayan.
Intervensi ketiga yang dilakukan Kemendes PDTT adalah peningkatan kapasitas masyarakat agar peduli terhadap mangrove melalui pembibitan dan penanaman mangrove. Kemudian, intervensi terakhir adalah penyiapan kelembagaan melalui BUMDesa, lembaga adat-lokal, dan ruang komunitas mangrove.
"Pemanfaatan mangrove kami pakai sebagai produk unggulan yang bisa dijual, tetapi tidak merusak potensi mangrove yang ada di desa tersebut," terang Herlina.
Sejak 2021, Kemendes PDTT telah melakukan kegiatan pemulihan ekonomi nasional berupa rehabilitasi mangrove di lahan seluas 500 hektare. Kegiatan itu dilakukan mulai dari pembibitan dan penanaman dari Donggala di Sulawesi Tengah sampai Tanimbar di Maluku.
Kegiatan pemulihan ekonomi nasional berupa pemulihan mangrove tersebut fokus di daerah-daerah tertinggal, demikian Herlina Sulistyorini.
Baca juga: Kemendes rehabilitasi 60 hektare hutan mangrove di Kepulauan Tanimbar
Baca juga: KKP diharapkan berkolaborasi dengan Kemendes kembangkan wisata bahari
Baca juga: Kemendes bantu Seruyan kembangkan ekowisata mangrove
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2022
