Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta, Senin, mengatakan, sinkronisasi dilakukan guna membahas lebih dalam kegiatan belanja dengan skala prioritas kebutuhan warga yang dilaksanakan pada tahun 2023.
"Kami telah menerima rancangan usulan KUA-PPAS APBD Tahun 2023 dari TAPD, itu nanti akan dibahas lagi," katanya.
Selanjutnya, akan dilangsungkan rapat kerja Banggar dengan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) terkait yang dilaksanakan pada Senin sampai 3 November 2022.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengusulkan rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2023 kepada Banggar DPRD DKI Jakarta sebesar Rp85,57 triliun.
TAPD memproyeksikan pendapatan di sepanjang tahun 2023 sebesar Rp77,44 triliun yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp57,23 triliun, Pendapatan Transfer Rp16,93 triliun serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp3,27 triliun.
Baca juga: Heru pastikan tak ada APBD Perubahan 2022
Baca juga: DPRD soroti rendahnya realisasi pendapatan pajak dalam KUPA-PPAS 2022
Selanjutnya dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp8,12 triliun yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp6,70 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp1,42 triliun.
Sedangkan postur belanja memiliki nilai Rp77,37 triliun yang diproyeksikan untuk Belanja Operasi Rp63,17 triliun, Belanja Modal Rp10,64 triliun, Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp3,19 triliun dan Belanja Transfer Rp356,44 miliar.
Selain itu pengeluaran pembiayaan sebesar Rp8,19 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp6,23 triliun, pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo Rp1,78 triliun dan pemberian pinjaman daerah Rp176 miliar.
Ketua TAPD Pemprov DKI Jakarta Marullah Matali memastikan pihaknya telah melakukan kajian, pertemuan dengan beberapa kementerian terkait, inventarisir kebutuhan hingga kunjungan lapangan. Diharapkan kegiatan yang diusulkan untuk tahun depan tepat sasaran.
Pihaknya telah melakukan inventarisasi kegiatan yang perlu ditebalkan dan ditambahkan untuk bahan saat pembahasan dengan DPRD. "Kegiatan tersebut antara lain penanganan banjir, kemacetan dan tata kelola lingkungan termasuk program bedah kampung," katanya.
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2022
