Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), dan seluruh pemangku kepentingan harus bersinergi untuk menurunkan prevalensi stunting di Indonesia menjadi 14 persen pada 2024 sesuai yang ditargetkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Presiden sudah menentukan target. Untuk itu, pemerintah pusat, pemerintah daerah harus bersinergi, dan pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Maka diperlukan peran seluruh stakeholder,” kata Moeldoko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.
Baca juga: KSP: Komnas Perempuan adalah wujud gerakan perjuangan perempuan
Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya
Saat membuka acara Stunting Heroes Award 2022 di Kabupaten Serang, Banten, Senin malam (31/10), Moeldoko mengingatkan bahwa stunting merupakan masalah penting untuk diselesaikan. Hal itu karena tingkat stunting di Indonesia akan menentukan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) di masa mendatang.
Karena itu, kata Moeldoko, diperlukan intervensi spesifik dan sensitif dalam menangani stunting.
Dia menjelaskan intervensi spesifik adalah intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan, sedangkan intervensi sensitif adalah pendukung untuk penurunan kecepatan stunting, seperti penyediaan air bersih dan sanitasi.
“Kalau kita masih terbebani dengan angka stunting seperti ini, maka kita tidak bisa bersaing dengan cepat di tengah-tengah lingkungan global seperti ini. Tapi kalau ini kita atasi bersama-sama dengan cepat dan tanggap maka resiko itu akan hilang,” kata dia.
Moeldoko juga mengapresiasi acara Stunting Heroes Award 2022 yang digelar oleh BKKBN Banten bersama salah satu media massa. Dia menilai gelaran tersebut merupakan terobosan yang harus diamplifikasi dan diadaptasi oleh daerah-daerah lain di Indonesia.
“Saya yakin kalau role model yang dikembangkan oleh BKKN Banten ini diadopsi di beberapa daerah, di beberapa provinsi, pasti akan terjadi akselerasi yang luar biasa, dan target penurunan stunting 14 persen pada 2024 akan terpenuhi,” kata dia.
Berdasarkan hasil studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 yang dikutip Kantor Staf Presiden (KSP), Provinsi Banten memiliki prevalensi stunting sebesar 24,5 persen atau dalam kategori sedang. Namun, secara absolut terdapat 268.158 kasus stunting di Banten atau tertinggi ke-5 di Indonesia.
Hal ini yang menjadikan Banten menjadi satu dari 12 provinsi prioritas dalam percepatan penurunan stunting.
Baca juga: KSP memastikan peningkatan realisasi belanja PDN kementerian/lembaga
Baca juga: KSP dorong Pemda segera terbitkan Peraturan Daerah RDTR
Baca juga: KSP: Perlu penguatan pengawasan gizi dalam penanganan stunting
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2022