Sri Mulyani dorong pemerintah belanja Rp537,2 triliun pada Desember

1 Desember 2022 14:51 WIB

Tangkapan layar - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers usai Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/12/2022). ANTARA/Astrid Faidlatul Habibah/aa.

Untuk tahun ini yang sekarang sudah mendekati bulan terakhir kita juga melihat bahwa belanja untuk 2022 harus diselesaikan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah untuk membelanjakan anggaran sebesar Rp537,2 triliun pada Desember 2022 dalam rangka meningkatkan momentum pemulihan ekonomi.

“Untuk tahun ini yang sekarang sudah mendekati bulan terakhir kita juga melihat bahwa belanja untuk 2022 harus diselesaikan,” kata Menkeu dalam Konferensi Pers seusai Penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah TA 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis.

Sri Mulyani mengatakan tahun ini sudah memasuki Desember sehingga belanja harus segera diselesaikan mengingat belanja pemerintah pusat yang memiliki alokasi Rp1.119,5 triliun realisasinya sampai November masih 78,2 persen atau Rp876 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani: APBN 2023 instrumen jaga optimisme RI dari risiko global

Menurutnya, apabila seluruh kementerian/lembaga (K/L) melakukan belanja sampai akhir tahun dengan mengikuti pola tahun lalu yaitu realisasinya mencapai 96 persen maka pada Desember ini harus dicairkan Rp203 triliun dari belanja pusat.

Untuk belanja daerah yang alokasinya Rp1.196 triliun pun baru terealisasi Rp818 triliun atau 68,2 persen sampai November dan jika juga mengikuti pola tahun lalu dengan realisasi mencapai 93 persen maka pada Desember ini akan dicairkan dari APBD sebesar Rp294 triliun.

“Dengan demikian total operasi APBN dan APBD untuk perekonomian akan mencapai Rp537,2 triliun untuk Desember ini saja,” ujarnya.

Baca juga: Sri Mulyani: Pendapatan negara melonjak 44,5 persen per Oktober

Sri Mulyani memastikan akan terus mendukung K/L dan pemerintah daerah untuk segera melaksanakan APBN 2022 sebagai cara dalam meningkatkan momentum pemulihan ekonomi. “Namun itu tetap harus akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian,” tegasnya.

Sementara itu untuk 2023, ia berharap K/L dan pemda mulai menyiapkan pelaksanaan secara dini sehingga APBN pada awal tahun bisa langsung dilaksanakan.

Pelaksanaan APBN diyakini akan memberikan manfaat bagi masyarakat dan mengurangi risiko global yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan.