Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) Suprayoga Hadi mengingatkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk menurunkan prevalensi stunting sebesar 10,4 persen dua tahun ke depan.percepatan penurunan stunting ini harus bersungguh-sungguh
Menurut data SSGI 2021, prevalensi kasus stunting di Indonesia pada 2021 tercatat sebesar 24,4 persen. Sementara itu, pemerintah berusaha menurunkannya menjadi 14 persen pada 2024 yang ditegaskan melalui Perpres No. 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Dan itu berarti kita masih mempunyai sekitar 10,4 persen poin dalam waktu tersisa kita dua tahun ke depan. Hal ini tidak mudah,” kata Suprayoga saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Nasional Percepatan Penurunan Stunting yang diadakan secara hybrid di Jakarta, Senin.
Suprayoga memandang bahwa tantangan menyelesaikan pekerjaan rumah tersebut dalam dua tahun ke depan tidak mudah untuk dicapai. Hal tersebut juga mengingat bahwa angka prevalensi stunting dari 2018 ke 2021 hanya berhasil diturunkan sekitar 6,4 persen.
Baca juga: Menko PMK: Pemenuhan gizi seimbang penting untuk cegah stunting
Baca juga: BKKBN gandeng penyuluh agama di DIY percepat penurunan angka stunting
Oleh sebab itu, kata dia, komitmen yang selama ini sudah terbangun baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah harus terus ditingkatkan. Suprayoga berharap target tersebut dapat diwujudkan.
“Percepatan penurunan stunting ini harus bersungguh-sungguh kita lakukan karena kita tahu bahwa stunting atau masalah gizi mempunyai dampak bagi masa depan sumber daya manusia yang kemudian akan menentukan nasib ke depan bangsa ini,” tegas dia.
Suprayoga menambahkan data SSGI tahun 2021 juga menunjukkan bahwa sekitar 69 persen anak stunting secara nasional ada di 12 provinsi, antara lain 7 provinsi dengan angka prevalensi tertinggi dan 5 provinsi dengan jumlah balita terbanyak.
Menurut dia, pada Agustus lalu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah mengundang 12 gubernur secara keseluruhan untuk bersama-sama memfokuskan pada upaya percepatan penurunan stunting sampai dengan tahun 2024, yang juga turut dihadiri oleh berbagai kementerian/lembaga terkait.
Baca juga: Pemkot Tanjungpinang dan BKKBN luncurkan dapur sehat atasi stunting
Baca juga: KAI Daop 7 salurkan bantuan gizi bayi di Madiun senilai Rp42 juta
Oleh sebab itu, kata dia, komitmen yang selama ini sudah terbangun baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah harus terus ditingkatkan. Suprayoga berharap target tersebut dapat diwujudkan.
“Percepatan penurunan stunting ini harus bersungguh-sungguh kita lakukan karena kita tahu bahwa stunting atau masalah gizi mempunyai dampak bagi masa depan sumber daya manusia yang kemudian akan menentukan nasib ke depan bangsa ini,” tegas dia.
Suprayoga menambahkan data SSGI tahun 2021 juga menunjukkan bahwa sekitar 69 persen anak stunting secara nasional ada di 12 provinsi, antara lain 7 provinsi dengan angka prevalensi tertinggi dan 5 provinsi dengan jumlah balita terbanyak.
Menurut dia, pada Agustus lalu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah mengundang 12 gubernur secara keseluruhan untuk bersama-sama memfokuskan pada upaya percepatan penurunan stunting sampai dengan tahun 2024, yang juga turut dihadiri oleh berbagai kementerian/lembaga terkait.
Baca juga: Pemkot Tanjungpinang dan BKKBN luncurkan dapur sehat atasi stunting
Baca juga: KAI Daop 7 salurkan bantuan gizi bayi di Madiun senilai Rp42 juta
Dia menjelaskan bahwa 12 gubernur dari 12 Provinsi prioritas penurunan stunting diharapkan bisa bekerja sama dengan kementerian/lembaga yang melakukan pendampingan melalui pendampingan terpadu.
Melalui hasil pendampingan terpadu tersebut, kata Suprayoga, diharapkan pemangku kepentingan terkait bisa memetakan berbagai permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan program di lapangan.
Permasalahan yang ditemukan di lapangan itu terangkum menjadi tiga aspek besar antara lain aspek tata kelola, aspek intervensi spesifik, dan aspek intervensi sensitif. Ketiganya menjadi permasalahan yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Nasional pada Senin dalam rangka pemantapan konvergensi untuk percepatan penurunan stunting.
Baca juga: Kemenkes mulai penuhi alat Antropometri di 300 ribu posyandu
Baca juga: BKKBN: Ratusan keluarga berisiko stunting ikut terdampak gempa Cianjur
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2022
