Dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengungkapkan peningkatan posisi cadangan devisa pada Desember 2022 antara lain dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, serta penarikan pinjaman pemerintah.
Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
BI menilai cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Ke depan, bank sentral memandang cadangan devisa tetap memadai, didukung oleh stabilitas dan prospek ekonomi yang terjaga, seiring dengan berbagai respons kebijakan dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung proses pemulihan ekonomi nasional.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerimaan pajak sepanjang 2022 mencapai Rp1.716,8 triliun atau 115,6 persen dari target sebesar Rp1.485 triliun dan naik 34,3 persen (yoy) dari Rp1.278,6 triliun.
"Kita lihat dua tahun berturut-turut kenaikannya luar biasa. Pada 2021 tumbuh 19,3 persen, sedangkan 2022 tumbuh 34,3 persen," katanya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Jakarta, Selasa.
Penerimaan pajak yang melampaui target tersebut didorong oleh komponen pajak yang hampir seluruhnya juga melampaui target yakni PPh nonmigas, PPN dan PPnBM, serta PPh migas.
Secara rinci, penerimaan PPh nonmigas sebesar Rp920,4 triliun atau 122,9 persen dari target dan mampu tumbuh 43 persen (yoy) sedangkan PPh migas sebesar Rp77,8 triliun yang merupakan 120,4 persen dari target dan mampu tumbuh 47,3 persen (yoy).
Baca juga: Ekonom proyeksikan cadangan devisa 135 miliar dolar AS di akhir 2022
Baca juga: Menkeu: Penerimaan pajak naik 41,93 persen jadi Rp1.634,36 triliun
Baca juga: Sri Mulyani: Pendapatan negara melonjak 44,5 persen per Oktober
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2023
