• Beranda
  • Berita
  • HPSN 2023 jadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia

HPSN 2023 jadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia

1 Februari 2023 21:33 WIB
HPSN 2023 jadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia
Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati memaparkan bentuk logo Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN 2023 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Rabu (1/2/2023). ANTARA/HO-Kementerian LHK

sampah bukan sesuatu yang dibuang tetapi bagaimana caranya itu bisa mempunyai nilai ekonomi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN 2023 menjadi babak baru pengelolaan sampah di Indonesia untuk menuju era nol limbah dan nol emisi.

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, mengatakan HPSN adalah renungan untuk menyikapi persoalan sampah yang ada di negeri ini.

“Tahun ini menjelang 2025, kami harapkan sudah siap untuk menuntaskan persoalan sampah dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan potensi nilai ekonomi yang dimiliki oleh sampah,” kata Vivien.

Setiap tanggal 21 Februari, Indonesia memperingati Hari Peduli Sampah Nasional sebagai bentuk pengingat peristiwa longsoran sampah di TPA Leuwigajah yang berlokasi di Kota Cimahi, Jawa Barat. Insiden 18 tahun silam tersebut menewaskan 157 orang akibat tertimbun longsoran sampah.

Baca juga: KLHK dorong pengelolaan sampah berbasis pemukiman di lingkup kecamatan
Baca juga: InJourney-HIN gelar gerakan peduli sampah di Labuan Bajo

Peristiwa itu tidak hanya berimplikasi mengalihkan perhatian dan fokus ke pengelolaan sampah terintegrasi, namun dampak yang lebih besar terjadi terhadap lingkungan dan ekosistem kehidupan global yaitu perubahan iklim.

"HPSN sebenarnya adalah renungan bahwa persoalan sampah harus kita sikapi karena sampah itu kita produksi setiap hari 0,7 kilogram per orang dan harusnya sampah itu bisa kita kelola," ujar Vivien.

Ia mengungkapkan konsekuensi fenomena perubahan iklim menjadi pemantik utama konsolidasi konsep dan strategi dalam membangun kolaborasi untuk mengelola dan menyelesaikan masalah sampah di Indonesia.

Menurutnya, keseriusan pemerintah Indonesia untuk mencegah dampak perubahan iklim diawali dengan meratifikasi Paris Agreement to the United Nation Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada tahun 2016.

Pada sektor pengelolaan sampah, KLHK telah menerapkan skema pengelolaan sampah dengan pengembangan elaborasi prinsip dasar reduce, reuse, dan recycle (3R), yaitu mengoptimalkan rantai nilai pengelolaan sampah di sumber dengan pemanfaatan teknologi dan peningkatan fasilitas pengolahan sampah yang dikelola secara profesional serta terintegrasi.

Baca juga: Bank sampah binaan PHR-Unilak raih penghargaan peduli lingkungan
Baca juga: PLN Babel luncurkan program daur ulang sampah untuk bahan bakar PLTU

Sampai tahun 2060, kegiatan rantai pengelolaan sampah menjadi target utama dalam perwujudan implementasi perencanaan operasional.

KLHK berupaya meningkatkan pengelolaan seluruh TPA untuk mengimplementasikan metode pengelolaan controlled atau sanitary landfill melalui pemanfaatan gas metan pada tahun 2025.

Kemudian, KLHK menargetkan tidak ada lagi pembangunan TPA baru mulai tahun 2030 dengan penggunaan TPA eksisting akan dilanjutkan hingga masa operasional selesai serta menambang sampah sudah mulai dilakukan dan tidak ada pembakaran liar mulai tahun 2031.

Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan fasilitas pengolahan sampah seperti PLTSa, RDF, SRF, biodigester dan magot untuk sampah biomassa; operasional TPA diperuntukkan khusus sebagai tempat pembuangan sampah residu pada tahun 2050; dan penguatan kegiatan pemilahan sampah di sumber dan pemanfaatan sampah sebagai bahan baku daur ulang.

"Itulah yang sekarang kami kembangkan, sampah untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi, intinya sampah bukan sesuatu yang dibuang tetapi bagaimana caranya itu bisa mempunyai nilai ekonomi," pungkas Vivien.

Baca juga: Yayasan peduli sampah di Bali dapat pendanaan edukasi sampah
Baca juga: Asuransi Astra gelar aksi peduli bumi di Jakarta

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) pada tahun 2022, timbulan sampah di Indonesia sebanyak 18,30 juta ton per tahun, angka pengurangan sampah sebanyak 4,89 juta ton per tahun atau setara 26,72 persen, dan penanganan sampah mencapai 9,25 juta ton per tahun atau setara 50,55 persen.

Kemudian, data sampah terkelola ada sebanyak 14,14 juta ton per tahun atau setara 77,28 persen dan sampah tidak terkelola sebanyak 4,16 juta ton per tahun atau setara 22,72 persen.

SIPSN juga mencatat bahwa komposisi sampah berdasarkan jenis didominasi oleh sampah sisa makanan sebanyak 41,9 persen, sampah tumbuhan (kayu, ranting, dan daun) 12 persen, sampah kertas atau karton 10,7 persen, sampah plastik 18,7 persen, dan sampah lainnya 6,9 persen.

Sementara itu, komposisi sampah berdasarkan sumber sampah masih didominasi oleh rumah tangga dengan angka mencapai 37,6 persen, pasar tradisional sebanyak 16,6 persen, dan pusat perniagaan mencapai 22,1 persen.

Baca juga: World Cleanup Day ajak masyarakat peduli terhadap pengelolaan sampah

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2023