Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Adin Bondar menyatakan dana sebesar Rp9,5 miliar bukan dipergunakan untuk anggaran rutin rapat kantor, tetapi untuk penyelenggaraan kegiatan Stakeholder Meeting Nasional (SMN).Anggaran tersebut diperuntukkan mendatangkan peserta sejumlah 695 orang dari 38 provinsi, 136 kabupaten/kota, dan 450 desa di mana seluruh pembiayaan selama tiga hari ditanggung oleh Perpustakaan Nasiona
"Anggaran tersebut diperuntukkan mendatangkan peserta sejumlah 695 orang dari 38 provinsi, 136 kabupaten/kota, dan 450 desa di mana seluruh pembiayaan selama tiga hari ditanggung oleh Perpustakaan Nasional yang terdiri atas komponen-komponen seperti akomodasi, transportasi, materi, fasilitator daerah dan narasumber," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Pernyataan Adin itu menanggapi pertanyaan dari pegiat literasi Adi Sarwono di laman media sosial Twitter.
Adi mempertanyakan anggaran sebesar itu hanya digunakan untuk rapat. Padahal, dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan bermanfaat lain seperti peningkatan literasi maupun pemenuhan kebutuhan buku di daerah-daerah.
Adi juga menyoroti soal anggaran pengadaan kendaraan dinas eselon I sebesar Rp880 juta dan pagu anggaran acara sebesar Rp2 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Adin Bondar menyambut baik masukan dari setiap elemen masyarakat.
Deputi menegaskan pagu anggaran Perpusnas dibahas oleh tim ahli dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Komisi X DPR RI.
Menurutnya, perpustakaan memiliki tujuh peran dari 17 agenda SDGs dalam pembangunan global, yakni menghapus kemiskinan, mengurangi kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, akses air bersih dan sanitasi, serta energi bersih dan terjangkau
Ia menjelaskan program SMN merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) sebagai kegiatan prioritas pembangunan nasional 2020-2024. Tujuannya untuk membantu UMKM Koperasi dan Ekonomi Kreatif dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
Menurutnya, SMN bertujuan memperkuat sinergi dan kolaborasi para pemangku kepentingan untuk pelaksanaan TPBIS sebagai program prioritas nasional yang berkelanjutan. Kemudian untuk mendorong kegiatan TPBIS menjadi Gerakan Nasional Pembangunan Literasi di Indonesia, dan memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan strategi program transformasi perpustakaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Ia mengatakan TPBIS merupakan bagian dari program prioritas nasional dengan tujuan untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan melalui peningkatan kualitas layanan perpustakaan umum.
"Melalui kegiatan SMN, seluruh peserta diharapkan dapat menciptakan produk barang dan jasa yang dapat dipasarkan secara luas dan dapat meningkatkan kesejahteraan sebagai tindaklanjut pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19," kata dia.
Sedangkan anggaran sebesar Rp2 miliar digunakan untuk penyelenggaraan Gemilang Perpustakaan Nasional yang merupakan puncak kegiatan dalam pemberian penghargaan tertinggi yang diberikan Perpusnas terhadap masyarakat yang telah berkontribusi besar dalam pengembangan perpustakaan dan literasi serta pembudayaan gemar membaca di Indonesia.
"Di ajang Gemilang Perpustakaan Nasional ini, juga diberikan penghargaan Lifetime Achievement kepada seorang tokoh yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca di Indonesia," kata dia.
Selain itu, dalam acara ini juga diberikan apresiasi dan pembinaan prestasi terhadap pustakawan berprestasi tingkat nasional, perpustakaan umum/desa terbaik tingkat nasional, perpustakaan SLTA terbaik tingkat nasional serta buku (pustaka) terbaik koleksi Deposit Perpusnas, lomba bertutur tingkat SD/SMP/SMA.
Mengenai anggaran kendaraan dinas jabatan eselon I dengan pagu Rp880 juta, Deputi mengatakan hal ini sudah sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
"Kami berharap klarifikasi dari Perpusnas ini memberikan penjelasan bahwa pemanfaatan anggaran Perpusnas digunakan untuk pengembangan perpustakaan dan peningkatan literasi masyarakat sehingga mampu untuk menciptakan barang/jasa yang berkualitas dan dapat digunakan dalam kompetisi global," demikian Adin Bondar.
Baca juga: Kepala Perpusnas: Indonesia kekurangan hampir setengah juta pustakawan
Baca juga: DPR dorong anggaran Perpusnas naik demi ciptakan SDM berkualitas
Baca juga: RDP dengan DPR, Perpusnas ungkap kaitan literasi dengan kemiskinan
Baca juga: Komisi X DPR setujui pagu indikatif untuk Perpusnas Rp675,9 miliar
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2023
