Kemenkopolhukam minta pemda bantu masyarakat akses informasi pemilu

"Sediakan juga sumber daya dan paduan yang membantu masyarakat dalam memahami dan mengakses informasi yang mereka butuhkan terkait pemilu, dengan menjalankan tugas pengamanan informasi pemilu dengan baik bapak dan ibu akan berkontribusi secara signifikan dalam mensosialisasikan pemilu," kata Deputi Bidang Koordinasi, Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenkopolhukam Marsekal Muda TNI Arif Mustofa di Bengkulu, Kamis.

Menurut dia, pemilu merupakan salah satu momen penting bagi demokrasi karena melalui pemilu rakyat memilih para pemimpin dan wakilnya yang akan mewakili dan memimpin pada masa depan.

"Oleh karena itu, transparansi dan keterbukaan informasi dalam proses pemilu sangatlah penting untuk memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan dengan adil dan demokratif," kata dia.

Baca juga: Kemenkopolhukam ingatkan pemda ciptakan Pemilu 2024 yang informatif

Sebelumnya, Menkopolhukam Mahfud MD pada peringatan Hari Keterbukaan Informasi 17 Mei lalu mengatakan bahwa dia keterbukaan informasi adalah kunci dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu.

Keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi yang penting dan tepat, seperti data pemilih, pembaruan data pemilih, dan proses penghitungan suara.

"Sehingga masyarakat dapat memahami dan memantau proses pemilu yang pada akhirnya mendukung hasil pemilu," kata dia lagi.

Baca juga: Kemenkopolhukam: Pers berperan kawal pelanggaran pemilu diproses

Untuk mencapai tujuan tersebut, menurut dia, perlu memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses pemilu memahami dan mematuhi prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

"Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum, partai politik, media dan masyarakat sipil, semuanya memiliki peran penting dalam memastikan bahwa keterbukaan informasi terus dijaga dan dipromosikan dalam proses pemilu," ucap Arif.

Arif melanjutkan pemerintah daerah memiliki peranan yang penting dalam mengelola informasi tentang pemilu, melalui pengelolaan informasi daftar pemilih, dan pendidikan pemilih, pemeliharaan, keamanan dan ketertiban pengawasan proses pemilu, serta koordinasi dengan pihak terkait.

"Pemerintah daerah dapat memastikan bahwa Pemilu berjalan dengan adil transparan dan dapat diakses oleh masyarakat," ujarnya.

Baca juga: KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik butuh komitmen pemda