Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memaparkan upaya mengatasi kemiskinan hingga pemberantasan narkoba saat menjalani evaluasi kinerja di Kementerian Dalam Negeri.Semua turun untuk mengatasi kemiskinan ekstrem
"Tadi dalam evaluasi kinerja pelaksanaan tugas Penjabat Kepala Daerah Triwulan IV, kami memaparkan capaian kinerja selama satu tahun. Mulai dari penanganan kemiskinan, inflasi yang terjaga, penanganan stunting dan kesehatan, penanggulangan sampah, upaya mengatasi polusi udara, hingga pemberantasan narkoba," kata Heru di Gedung Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), Gambir, Jakarta Pusat, Jumat.
Khusus penanganan kemiskinan, Pemprov DKI Jakarta fokus menjaga agar jangan sampai menyentuh garis kemiskinan ekstrem. Upaya yang dilakukan melalui sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersama-sama menyelesaikan masalah kemiskinan.
Heru menyebut dalam penanganan kemiskinan, sinergi dilakukan dengan Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP), Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP), dan Dinas Pendidikan.
"Semua turun untuk mengatasi kemiskinan ekstrem. Karena di dinas-dinas tersebut punya anggaran," ujar Heru.
Selain itu, Heru mengatakan tim penilai yakni Itjen Kemendagri melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja Penjabat Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang telah dipaparkan.
Namun, Heru belum bisa menjelaskan apa saja catatan dari Kementerian Dalam Negeri yang harus menjadi fokus Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan.
"Yang pasti, Pemprov DKI Jakarta harus terus bekerja secara optimal untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat," ucap Heru.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi di Ibu Kota pada triwulan pertama 2023 mencapai 4,95 persen.
"Ekonomi Jakarta pada triwulan I tahun 2023 tumbuh 4,95 persen. Lalu, periode September 2022 sampai Maret 2023, juga tumbuh sebesar 3,43 persen," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta, Dwi Paramita Dewi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (18/7).
Lalu, jika dibandingkan September 2022, kata Dwi, angka kemiskinan saat ini turun 0,17 persen poin. Adapun jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 477,83 ribu orang atau berkurang sebesar 17.100 orang dibandingkan September 2022.
Lalu, jika dibandingkan awal pandemi COVID-19 pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin sudah berkurang sebanyak 3.030 orang. Menurut Dwi, berbagai program bantuan pemerintah sejak pandemi COVID-19 mampu menjaga kelompok masyarakat rentan miskin sekaligus mencegah munculnya kelompok miskin baru.
Baca juga: DKI tindaklanjuti Perda APBD Perubahan 2023 untuk tingkatkan ekonomi
Baca juga: DFW: Wisata bahari berpotensi jadi penopang ekonomi biru di Jakarta
Baca juga: Jakarta dinilai jadi pusat ekonomi seperti New York setelah IKN pindah
Baca juga: DKI tindaklanjuti Perda APBD Perubahan 2023 untuk tingkatkan ekonomi
Baca juga: DFW: Wisata bahari berpotensi jadi penopang ekonomi biru di Jakarta
Baca juga: Jakarta dinilai jadi pusat ekonomi seperti New York setelah IKN pindah
Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023
