Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres) bersama kementerian dan lembaga terkait menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) bersama 14 provinsi untuk mengejar target pemerintah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.
“Hari ini kami mengadakan Rakortek bersama 14 provinsi dan 288 kabupaten/kota dengan angka stunting yang masih tinggi,” ujar Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting sekaligus Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo di Rakortek Percepatan Penurunan Stunting 2023, di Jakarta, Kamis.
Saat ini, prevalensi stunting masih berada di angka 21,6 persen yang diharapkan turun menjadi 17,8 persen pada akhir tahun 2023 untuk menuju target 14 persen di tahun 2024.
Dalam Rakortek tersebut, Hasto menjelaskan kembali terkait anggaran penurunan stunting yang mencapai Rp30 triliun pada tahun 2023. Dari anggaran tersebut, sebanyak Rp20 triliun disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial.
Baca juga: Indonesia berbagi pengalaman percepatan penurunan stunting dengan Laos
Baca juga: Setwapres: Program perlindungan sosial berperan turunkan stunting
Sekitar Rp7 triliun disalurkan untuk pembayaran BPJS Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, dan sekitar Rp1.2 triliun disalurkan ke puskesmas.
Baca juga: Indonesia berbagi pengalaman percepatan penurunan stunting dengan Laos
Baca juga: Setwapres: Program perlindungan sosial berperan turunkan stunting
Sekitar Rp7 triliun disalurkan untuk pembayaran BPJS Kesehatan oleh Kementerian Kesehatan, dan sekitar Rp1.2 triliun disalurkan ke puskesmas.
Sementara itu, sisa anggaran dibagikan kepada kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung program percepatan penurunan stunting. Sebagai contoh, BKKBN mendapat Rp800 miliar untuk belanja gaji tim pendamping keluarga dan satgas percepatan penurunan stunting di lapangan.
Pada kesempatan yang sama, Hasto juga mengatakan optimistis terkait pencapaian target penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen pada tahun 2024 mengingat adanya implementasi secara penuh Perpres No.72 Tahun 2021.
Bahkan, kata Hasto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy sudah mengadakan Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem di 33 provinsi dan 393 kabupaten/kota.
Tujuannya, mengidentifikasi dan meninjau langsung isu atau kendala serta mencari solusi dan kebijakan afirmatif untuk penurunan stunting.
Tujuannya, mengidentifikasi dan meninjau langsung isu atau kendala serta mencari solusi dan kebijakan afirmatif untuk penurunan stunting.
Adapun Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Percepatan Penurunan Stunting 2023 berlangsung pada 4-7 Oktober 2023 di sebuah hotel Jakarta Pusat dengan diikuti oleh kurang lebih 1.000 orang.*
Baca juga: Setwapres: Stunting tingkatkan kemiskinan dan ketimpangan masyarakat
Baca juga: Setwapres: Ada PR turunkan stunting 10,4 persen di dua tahun ke depan
Baca juga: Setwapres: Stunting tingkatkan kemiskinan dan ketimpangan masyarakat
Baca juga: Setwapres: Ada PR turunkan stunting 10,4 persen di dua tahun ke depan
Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2023
