"Saya tidak ingin ada alasan apapun, kalau ada masalah harus kita selesaikan," kata Mensos pada Rapat Koordinasi Percepatan Penyaluran Bansos PKH, BPNT dan Rastra Agustus tuntas di Jakarta, Rabu.
Mensos mengatakan, dulu masih ada daerah yang menunda penyaluran Bansos karena kepentingan politik praktis seperti pemilihan kades dan lainnya.
"Sekarang tidak ada lagi, jadi Agustus tuntas mestinya tidak ada lagi alasan politik praktis. Karena itu kalau masih ada alasan begini kita tidak terima," kata Mensos.
Begitu juga dengan masalah lainnya seperti infrastruktur, jaringan internet, bank dan lainnya, menurut Mensos dalam rapat koordinasi dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) sebelumnya sudah disepakati akan bekerja sama dengan TNI dan Polri, bahkan juga PT Pos untuk mengatasi kendala tersebut.
"Jadi jangan jadikan alasan teknis sebagai penghambat penyaluran Bansos," tambah dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, kunci dari tuntasnya penyaluran Bansos bukan di pemerintah pusat, tetapi tergantung pada pemda, terutama Kadis Sosial.
"Menterinya di Jakarta berapi-api bicara, tetapi kalau Kadis, Bupati, Wali Kota tidak bergerak, maka tidak ada terobosan. Tapi saya yakin saudara-saudara bergerak karena niat tadi yang sama. Mari kebersamaan ini kita pertahankan untuk menyalurkan semua bansos pada Agustus 2018. Dengan itu kita dapat menekan angka kemiskinan lebih rendah lagi," ujar Mensos.
Sebelumnya Mensos Idrus Marham menyatakan bahwa Agustus 2018 menjadi bulan tuntas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahap ketiga dan beras sejahtera (Rastra) tahap ke delapan.
"Kita menjadikan Agustus bulan tuntas Bansos PKH tahap ketiga dan Rastra ke delapan. Kita menargetkan pada akhir Agustus 2018 penyaluran Bansos bisa mencapai 98-99 persen," kata Mensos.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan di Indonesia sebesar 630 ribu orang menjadi 25,95 juta orang atau 9,82 persen per Maret 2018 dibandingkan per September 2017 (26,58 juta orang atau 10,12 persen).
Capaian itu menurut BPS disebabkan antara lain bantuan sosial meningkat 87,6 persen seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Beras Sejahtera (Rastra) yang ada di Kementerian Sosial.*
Baca juga: Mensos pastikan peserta PKH terima haknya
Baca juga: Mensos: koordinasi kunci cegah penyelewengan bansos
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018
