Wartawan dukung pemilu damai tanpa hoaks

26 September 2018 01:00 WIB
Wartawan dukung pemilu damai tanpa hoaks
Ilustrasi - Peserta menunjukkan stiker anti berita bohong atau hoax ketika pelaksanaan hari bebas kendaraan di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (18/3/2018). (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa media dari berbasis blog dan wordpress gratis itu adalah media massa, atau media resmi.

Pamekasan (ANTARA News) - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan, Jawa Timur, Selasa (25/9) malam menggelar deklarasi mendukung pelaksanaan Pemilu 2019 yang damai, aman dan kondusif dengan cara mencegah berita hoaks atau bohong.

"PWI memandang perlu untuk melakukan hal ini, sebagai bentuk kampanye kepada masyarakat agar mereka bisa mencegah berbagai hal yang berpotensi mengganggu keamanan dan kelancaraan pelaksanaan Pemilu 2019 nanti," kata Sekretaris PWI Pamekasan, Esa Arif AS.

Deklarasi bertema "Mewujudkan Berita Positif dan Antiberita Bohong (Hoaks) menjelang Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur" itu dihadiri perwakilan wartawan dari berbagai media yang bertugas di Kabupaten Pamekasan.

Esa menjelaskan, di era milenial seperti sekarang ini, banyak aplikasi media sosial yang digunakan sarana komunikasi masyarakat.

Berita bohong banyak menyebar melalui media sosial, dan media daring seperti blogspot dan wordpress.

"Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa media dari berbasis blog dan wordpress gratis itu adalah media massa, atau media resmi," ujar Esa.

Padahal, sambung dia, media seperti itu memang banyak digunakan masyarakat untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Kadang media itu dibuat hanya untuk bisnis online, seperti mendapatkan penghasilan dari adsense google.

Kecenderungan media seperti itu, hanya untuk menarik minat agar orang mengunjungi laman yang mereka kelola, sehingga isinya cenderung kurang memperhatikan pola penulisan jurnalistik baik dan benar.

Banyak juga ditemukan isi beritanya tidak berimbang dan hanya menyudutkan pihak-pihak tertentu tanpa memperhatikan aspek keseimbangan berita.

"PWI tentu berkepentingan dan memiliki tanggung jawab untuk melawan berita yang seperti itu, dan oleh karenanya, dengan memanfaatkan momentum menjelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim ini, deklarasi melawan berita hoaks digelar," kata Esa.

Dia lebih lanjut menjelaskan, deklarasi antiberita bohong itu merupakan langkah awal dalam menekan penyebaran berita yang tidak bertanggung jawab dan cenderung merugikan publik.

Ia berharap, seluruh pengguna media sosial sebagai produsen dan konsumen informasi agar melakukan verifikasi terhadap sebuah berita yang dipublikasikan melalui laman.

"PWI bersama-sama masyarakat ingin melawan berita bohong dengan cara terus meningkatkan literasi media," katanya.

Sementara itu, berdasarkan catatan PWI Pamekasan, jumlah media daring akhir-akhir ini terus bertambah, dengan isi pemberitaan cenderung tidak akurat, dan tanpa konfirmasi.

Media-media tersebut terbit pada momen-momen tertentu, seperti Pilkada, dan menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.*

 

Baca juga: Perilaku selektif di medsos cegah penyebaran hoaks

Baca juga: Literasi Anti-Hoax - Mengingatkan Kembali Bahaya "Post Truth"


 

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2018