Jakarta (ANTARA News) - Himpunan Penyelengara Haji dan Umrah menolak aturan baru sistem visa umrah (Visa Fasilitating Service/VFS) biometrik (perekaman sidik jari dan wajah) bagi pemohon visa umrah dan haji dari Indonesia oleh Kedutaan Arab Saudi.Kami menolak turan biometrik VFS. Sebagaimana ...
Ketua Perhimpunan Asosiasi Travel Umrah dan Haji Khusus (PATUH) Fuad Hasan Masyhur, di Jakarta Selasa, menjelaskan, pihaknya menolak atas kebijakan yang diterapkan Kedutaan Arab Saudi, yakni aturan biometrik untuk pengajuan visa umrah melalui VFS.
"Kami menolak aturan biometrik VFS. Sebagaimana kita ketahui bersama, jemaah yang akan melaksanakan umrah dan haji dalam satu hari itu ribuan, walapun ada VFS menyiapkan beberapa titik di Indonesia," kata Fuad.
Menurut dia, penggunaan sistem biometrik tidak sesederhana apa yang dibayangkan. Apalagi, setiap harinya ada sekitar lima ribuan jemaah yang melakukan pengurusan visa haji dan umrah.
Baca juga: Rekam biometrik kurangi antrean jamaah Indonesia di Tanah Suci
Ketua DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji & Umroh Republik Indonesia (Amphuri), Joko Asmoro menilai, kebijakan tersebut bisa memberatkan calon jamaah umrah asal Indonesia jika ditinjau dari berbagai aspek termasuk kondisi geografis Indonesia.
"Pengurusan visa secara biometrik itu untuk orang-orang yang tinggal di kota. Itu tidak bisa disamakan dengan kita di Indonesia, karena kondisi geografis kita," kata Joko.
Dirinya juga menilai fasilitas yang disiapkan di kantor cabang VFS Tasheel belum menjamin proses pengurusan akan cepat, meski secara teknis per satu orang hanya membutuhkan waktu antara tiga hingga empat menit.
Terhitung pada Rabu (24/10) mendatang, semua pengajuan visa ke Arab Saudi harus menyertakan rekam biometrik. Nantinya, ada sekitar 34 VFS yang tersebar di beberapa titik di Indonesia.
Baca juga: Lama perekaman data biometrik calon haji 3 hingga 5 menit
Baca juga: Embarkasi Makassar mulai gunakan pemeriksaan biometrik
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2018
