Angka itu disampaikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami di Batam, Kepulauan Riau, Selasa.
Dari seluruh warga binaan yang keluar, tercatat 204 orang masih bertahan di dalam, sebanyak 360 orang sudah melapor dan 1.090 di masih di luar.
Namun Ditjen Pemasyarakatan belum akan melakukan pencarian terhadap warga binaan yang belum diketahui keberadaannya.
"Sampai kami normal dulu, ada air, listrik, baru kita minta mereka untuk kembali," kata dia.
Pihaknya harus memastikan dapat memberikan pelayanan dasar kepada warga binaan terlebih dulu sebelum mengumpulkan kembali warga binaan. Hingga kini, pasokan listrik, air dan makanan belum normal.
Mitra penyedia barang dan bahan makanan juga belum dapat memberikan jawaban mengenai jaminan kelancaran pasokan di sana.
Mengenai rencana rehabilitasi bangunan di lapas, dia mengatakan sudah diusulkan kepada pemerintah, namun agaknya tidak bisa tahun ini.
"Karena sekarang sudah Oktober, seluruh proses sudah berjalan, tinggal berjuang perbaikan seadanya," kata dia.
Baca juga: Separuh penghuni Lapas Palu kabur saat gempa
Semestinya, sejumlah warga binaan Lapas Palu ikut dalam program pelatihan peningkatan kapasitas yang dilaksanakan Ditjen Pemasyarakatan bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang dibuka hari ini.
Namun karena kondisi tidak memungkinkan, pelaksanaan pelatihan lengkap dengan sertifikasi bidang konstruksi untuk warga binaan Lapas Palu terpaksa ditunda.
Sementara itu, bangunan lapas di Lombok, menurut dia, masih bisa digunakan pascagempa menerjang Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu.
"Kalau Lombok hanya retak," kata dia.
Baca juga: Menkumham: napi sementara di luar lapas
Baca juga: Kronologi narapidana Lapas Palu kabur akibat gempa
Baca juga: 1.420 narapidana kabur akibat gempa Donggala-Palu
Pewarta: Yuniati Jannatun Naim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2018
