"Pemerintah harus mau terbuka dengan rencana dan masalah yang sedang dihadapi berkaitan dengan pengangkatan guru honorer," ujar Ledia di Jakarta, Senin.
Menurut dia, jika pemerintah bisa menjelaskan peta jalan terhadap honorer, maka tidak akan terjadi gelombang protes seperti yang terjadi pada pekan lalu.
"Jangan didiamkan, artinya mereka merasa tidak puas dengan indikator yang dibuat oleh pemerintah, jika dijelaskan mungkin mereka akan lebih tenang," tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Keterbukaan pemerintah juga diperlukan untuk meminimalisir masalah yang berlarut-larut menjadi besar.
"Pemerintah bisa menjelaskan pada mereka, mengenai berapa saja jumlah guru yang diangkat, kapan, dan bagaimana prosesnya."
Baca juga: Guru Honorer K2 Minta Diangkat Jadi CPNS
Menurut Ledia, masalah guru honorer ini memang sangat kompleks, selain dari aturan yang tidak kunjung selesai juga pelaksanaan di lapangan yang tidak tertib.
Pihaknya berupaya berusaha memperjuangkan masalah kesejahteraan para guru khususnya guru honorer. Salah satunya adalah PKS berhasil mengawal pengesahannya 14.000 pengangkatan guru PNS.
"PKS akan terus mengawal masalah guru honorer ini. Kami (PKS-red) dari dulu telah menndorong untuk pengesahan pengangkatan 14000 ribu guru PNS yang harusnya bisa dilaksanakan tahun ini," tutup Ledia.
Pekan lalu, ribuan guru honorer melakukan aksi unjuk rasa menuntut pengangkatan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Para guru honorer merasa solusi yang ditawarkan pemerintah yakni diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), kurang adil karena tidak mempertimbangkan pengabdian telah mereka berikan.
Baca juga: DPR minta pemerintah beri guru honorer kepastian
Baca juga: Mardani Ali Sera: PPPK solusi rasional pegawai honorer
Pewarta: Indriani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2018
