BPJS-TK sudah kantongi hasil investasi Rp23 triliun

Penerimaan iuran periode yang sama Rp52,5 triliun dan total pembayaran klaim Rp20 triliun. Sementara jumlah peserta terdaftar sebanyak 49 juta pekerja dengan peserta aktif 29 juta pekerja

Jakarta, (ANTARA News) - BPJS Ketenagakerjaan sudah mengantongi hasil investasi sebesar Rp23 triliun dan dana kelolaan Rp345 triliun hingga Oktober 2018, demikian laporan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa penerimaan iuran pada periode yang sama mencapai Rp52,5 triliun dan total pembayaran klaim Rp20 triliun.

Sementara jumlah peserta terdaftar sebanyak 49 juta pekerja dengan peserta aktif 29 juta pekerja.

BPJS Ketenagakerjaan terus mengabarkan manfaat programnya, di antaranya mengajak sekitar 120 direktur keuangan dan "Head of Finance" yang tergabung dalam CFO Club Indonesia untuk peduli jaminan sosial ketenagakerjaan melalui "CFO Gathering" dan "Sharing Session" di sebuah hotel di Jakarta.

Kegiatan ini bertujuan sebagai harmonisasi eksistensi BPJS Ketenagakerjaan dalam mewujudkan kepesertaan penuh bagi seluruh pekerja di Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial di Indonesia.

Hadir pada acara pembukaan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, yang dalam sambutannya mengatakan CFO Gathering dan Sharing Session ini juga untuk mendapatkan masukan dan menyamakan persepsi terhadap pemahaman jaminan sosial dengan perangkat aturannya serta manfaat maksimal yang didapat oleh peserta program.

"Peserta pada kegiatan ini juga merupakan para direktur keuangan yang merupakan pemegang keputusan strategis dan 'financial controller' yang mempunyai kewajiban untuk memastikan kepatuhan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk kesejahteraan pegawai" ujar Agus.

Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan, Evi Afiatin mendorong agar pemangku kepentingan mendapatkan informasi manfaat program termasuk pengembangan dana yang diberikan untuk peserta Jaminan Hara Tua (JHT).

Evi berharap dengan paparan ini akan mendorong perusahaan untuk mendaftarkan karyawannya sesuai dengan kondisi sesungguhnya baik itu jumlah upah, jumlah tenaga kerja hingga pendaftaran pada semua program yang dimiliki BPJS Ketengakerjaan, dan membayarkan iuran tepat waktu, sehingga para pekerja terpenuhi semua hak-haknya.

Masih dalam rangkaian kegiatan CFO Gathering ini, BPJS Ketenagakerjaan mengadakan sharing session "Outlook Ekonomi Indonesia Tahun 2019" dengan pembicara utama Soerjono, Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Penguatan Struktur Industri.

Narasumber lainnya dari Kementerian PPN/ Bappenas; Amalia Adininggar Widyasanti, Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan; Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Sri Haryati, Asisten Perekonomian dan Keuangan. Pemprov DKI Jakarta dan ekonom senior Anton Hermanto Gunawan.***4***

Baca juga: Santunan BPJS TK untuk korban Lion Rp120 juta hingga Rp1,5 miliar

Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan bidik siswa magang hingga ormas

Baca juga: BPJS-TK dan Filantropi Indonesia bersinergi lindungi relawan