Pentingnya infrastruktur jalan raya yang memadai memang telah dipahami oleh berbagai pemimpin dunia, tidak terkecuali oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.
Selama masa pemerintahannya, tepatnya dari kurun waktu 2015 hingga 2018, telah dibangun sepanjang 3.432 kilometer (km) jalan baru, seperti perbatasan Kalimantan, Papua dan NTT yang melebihi target 2.650 km hingga 2019.
Tidak hanya jalan raya, kinerja Kabinet Kerja juga telah berhasil membangun jembatan dengan total panjang 39.798 meter melebihi target 29.859 yang semula akan diselesaikan 2019.
Dalam ribuan kilometer yang telah dibangun tersebut, salah satunya adalah pembangunan ruas tol Trans Jawa yang menghubungkan Merak (Banten) hingga Banyuwangi (Jawa Timur).
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam sejumlah kesempatan menyatakan, sesuai target awal, akhir 2018 seluruh ruas jalan tol Trans Jawa akan beroperasi dari Merak hingga Surabaya sepanjang 870 kilometer dan saat ini 640 kilometer telah beroperasi.
Sisanya sepanjang 230 kilometer terbagi menjadi lima ruas yang akan beroperasi secara bertahap hingga akhir tahun 2018.
Kelima ruas tol tersebut yakni ruas Tol Sragen-Ngawi (51 km) pada pekan kedua November 2018, kemudian ada Pemalang-Batang (33 km), Batang-Semarang (75 km), Salatiga-Solo (32 km), Wilangan-Kertosono (39 km), yang semuanya paling lambat beroperasi pada pekan kedua Desember 2018.
Dengan perwujudan Tol Trans Jawa itu, dinilai satu demi satu peningkatan jaringan konektivitas di negara Indonesia ini semakin terwujud, dan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru akan bermunculan.
Hal tersebut dinilai akan diikuti dengan distribusi barang dan jasa yang semakin lancar, serta efisiensi dalam hal logistik dan distribusi, serta dalam efisiensi waktu dan jarak tempuh.
Sebelumnya, Menteri BUMN Rini Sumarno menyebutkan jaringan tol Trans Jawa yang direncanakan membentang dari Merak, Banten, hingga Banyuwangi, Jawa Timur akan memberikan alternatif transportasi dan pilihan yang lebih murah bagi pemudik saat Lebaran 2019.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah menargetkan pada akhir 2019 menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Trans Jawa dari Merak - Banyuwangi sepanjang 1.150 kilometer, sementara hingga akhir 2018 diperkirakan Jasa Marga mengoperasikan sepanjang 984 kilometer.
Sesuai dengan tujuannya, pembangunan infrastruktur jalan tol harus terintegrasi dengan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi, seperti kawasan industri, pelabuhan laut, pelabuhan udara, kawasan wisata, hingga permukiman skala besar. Sehingga betul-betul bermanfaat maksimal baik untuk dunia usaha, pariwisata dan industri.
Pacu pariwisata
Menteri BUMN mencontohkan, ruas tol Solo-Ngawi yang baru diresmikan Presiden Jokowi baru-baru ini, dinilai akan memicu perkembangan pariwisata daerah.
"Adanya jalan tol akan mempermudah dan mempercepat akses dari dan menuju destinasi wisata yang ada di Solo, Sragen maupun Ngawi," kata Rini Soemarno.
Apalagi, lanjutnya, destinasi wisata di sepanjang Solo sampai dengan Ngawi cukup banyak, seperti di Karanganyar yang terkenal adalah Tawamangu.
Selain itu, ujar dia, di Sragen ada wisata air panas Bayanan, Situs Arkeologi Sangiran, hingga wisata hiking Gunung Kemukus.
Sedangkan di Ngawi, sambung Rini, di sana terdapat destinasi wisata sejarah seperti Benteng Van Den Bosch dan Museum Trinil.
Adapun wisata peninggalan sejarah lain seperti Rumah Dr. Radjiman Wedyodiningrat, tokoh pendiri BPUPKI (Badan Pergerakan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Menurut dia, dengan terdorongnya pariwisata berkat adanya jalan tol, secara kontinu bisnis kuliner, kerajinan tangan sampai dengan penginapan pun akan turut menggeliat. Kenaikan permintaan untuk layanan barang dan jasa tersebut dapat menjadi faktor penting dalam meningkatkan perekonomian daerah.
13 ruas tol
Pemerintah, secara keseluruhan, menargetkan pada kuartal-IV (Oktober-Desember) tahun 2018 akan mengoperasikan hingga sebanyak 13 ruas tol.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menegaskan, pembangunan jalan tol yang masif dilakukan bertujuan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah guna menurunkan biaya logistik sebagai amanat Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam meningkatkan daya saing bangsa Indonesia.
Menurut Basuki Hadimuljoni, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pemerintah bertujuan mengatasi ketimpangan pendanaan atau "financial gap" dalam pembangunan infrastruktur, terutama jalan tol demi ketepatan waktu penyelesaiannya, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.
Berdasarkan data PUPR, dalam tiga tahun terakhir (2015-2017), panjang ruas-ruas tol baru di Indonesia bertambah 332 Km. Sementara dari bulan Januari hingga September 2018, panjang jalan tol yang telah beroperasi adalah 136,1 km.
Selanjutnya dari Oktober hingga Desember 2018 ditargetkan akan siap untuk dioperasikan sebanyak 13 ruas jalan tol baru dengan total panjang 468,1 Km.
Dalam acara peringatan Hari Bakti PU ke-73 yang digelar di Bandung, Jawa Barat, Senin (3/12), Menteri PUPR juga menginginkan berbagai insan PUPR dapat senantiasa menjaga kekompakan untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur yang merata di Tanah Air.
Menurut dia, berbagai capaian Kementerian PUPR telah dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat dan banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat, namun hal tersebut dinilai jangan membuat cepat puas diri.
Terobosan baru
Menteri PUPR juga menginginkan berbagai terobosan baru dan lompatan perlu terus dilakukan agar mampu bersaing dengan negara-negara lain, antara lain karena percepatan pembangunan infrastruktur hanya dapat dilakukan dengan dukungan hasil riset dan teknologi modern.
Untuk itu, semua pelaksanaan harus didasarkan atas proses pemrograman yang terencana dengan baik dan kepemimpinan yang kuat, karena bila tidak, pembangunan hanya akan tersebar dan tidak bersinergi, sehingga ke depannya juga tidak akan berdampak signifikan.
Menteri Basuki menginginkan seluruh jajarannya harus mampu menjadi manajer infrastruktur, bukan sekadar manajer konstruksi, guna memastikan bahwa pembangunan infrastruktur dapat diselesaikan dengan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat.
Ia juga mengingatkan bahwa untuk tahun 2019 mendatang, Kementerian PUPR diberikan amanah alokasi anggaran sebesar Rp110,7 triliun yang merupakan alokasi terbesar dari seluruh kementerian/lembaga.
Amanah tersebut, lanjutnya, menuntut semuanya untuk terus meningkatkan kompetensi, terus menjaga integritas dengan selalu bersikap jujur, konsisten dan tegas menjalankan aturan.
Insan PUPR, ujar dia, juga harus mampu memecahkan setiap persoalan dengan nyata dalam rangka membangun konektivitas untuk mempersatukan Indonesia, menyediakan tempat tinggal yang layak, meningkatkan ketahanan pangan dan air untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.
Karena itu, berbagai proyek seperti pembangunan ruas jalan tol sebenarnya adalah hal vital untuk mempersatukan berbagai kalangan di Nusantara.
Baca juga: Menanti "KEK" penopang sektor wisata Kabupaten Malang
Baca juga: Menuju satu desa, satu objek wisata
Baca juga: Berlomba "dead-line" di ruas Kebun Kopi
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2018
