Demikian pernyataan disampaikan oleh Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal di Kota Jayapura, Kamis malam terkait permintaan penarikan pasukan Polri dan TNI dari Kabupaten Nduga.
"Saya tegaskan bahwa keberadaan TNI dan Polri itu sebagai alat negara. Wajib negara untuk melindungi masyarakat agar situasi aman, tentram dan tetap kondusif," katanya.
Menurut dia, aparat Polri dan TNI hadir untuk rakyat karena kedua institusi tersebut lahir dari rakyat.
"TNI dan Polri hadir untuk rakyat karena TNI dan Polri dari rakyat. Kami minta kepada seluruh pemangku kepentingan di Papua untuk bersama-sama ciptakan situasi yang sejuk untuk saling bangun komunikasi bukan orasi politik," ujar Kamal.
Beberapa jam sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Yunus Wonda meminta pimpinan TNI dan Polri segera menarik anggotanya di Kabupaten Nduga menjelang perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019.
"Atas nama DPRP saya, menyampaikan seruan kami kepada Presiden Jokowi, Panglima TNI dan Polri serta jajarannya baik di pusat dan daerah, buatlah kami tenang untuk memasuki perayaan Natal. Kami minta agar pasukan TNI dan Polri ditarik dari Nduga," ujarnya.
Menurut dia, peristiwa kekerasan di Enarotali, Kabupaten Paniai pada Desember 4 tahun silam masih membekas dibenak warga Papua, sehingga berkaitan dengan persoalan di Nduga, hal itupun membuat warga takut.
"Berilah kami waktu untuk merayakan Natal, hari yang besar bagi umat Nasrani untuk menyambut hari yang indah di Papua, di seluruh dunia. Kami ingin merayakan Natal dengan aman, nyaman, damai dan suka cita bersama anak dan keluarga kami," katanya.
Baca juga: Masyarakat jangan terprovokasi peristiwa Nduga
Baca juga: Mayoritas fraksi di DPRP prihatin dengan kasus Nduga
Baca juga: Gubernur Lukas berencana bertemu Presiden Jokowi terkait Nduga
Pewarta: Alfian Rumagit
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
