"Semua PNS harus mendekat pada masyarakat, harus sering ke lapangan. Jadi masalahnya betul-betul bisa dikuasai," katanya saat membuka Rapat Kerja Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) di Istana Negara Jakarta, Selasa.
Kepala Negara mengatakan para pegawai negeri harus memastikan warga bisa merasakan langsung manfaat pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah.
Dia juga berharap hasil Rakernas KORPRI bisa menentukan arah perbaikan pelayanan publik serta rumusan-rumusan yang menunjang kinerja PNS.
Selain itu Presiden mengajak anggota KORPRI "berlari cepat" dan merespons perubahan perubahan cepat dunia dan perubahan-perubahan teknologi yang menyertainya, termasuk kecerdasan artifisial, Internet of Thing, big data, crypto currency, bitcoin, dan virtual reality.
"Sekarang orientasi harus hasil, prosedur mengikuti. Orientasi-orientasi hasil yang bisa dimanfaatkan, bermanfaat bagi rakyat, bagi masyarakat, bagi negara," katanya.
"Program sedikit, fokus, konsentrasi, sasarannya jelas, tepat, gampang monitornya, gampang ngeceknya hasilnya dirasakan oleh rakyat," ia menambahkan.
Presiden yakin para PNS bisa melakukan "lompatan-lompatan" dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Ia mencontohkan "lompatan" antara lain terlihat dalam pelaksanaan program pembuatan sertifikat tanah rakyat, yang sebelumnya hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat per tahun kemudian meningkat capaiannya menjadi lima juta per tahun pada 2017, tujuh juta pada 2018 dan targetnya bisa mencapai sembilan juta sertifikat tahun 2019.
Kepala Negara juga mencontohkan capaian pelayanan Badan Koordinasi Penanaman Modal yang kini bisa menyelesaikan perizinan dalam waktu tiga jam.
"Lompatan-lompatan seperti sebetulnya yang kita mau. Kita bisa buktikan ini empat sampai 10 kali bisa, 12 kali, 14 kali juga bisa. Kita seluruh anggota KORPRI para intelektual," katanya.
Baca juga:
Archandra sebut PNS Indonesia dipensiunkan di usia produktif
Korpri diminta tidak terjebak ego sektoral
Pewarta: Joko Susilo
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2019