Pangkalan Balai (ANTARA News) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta waktu kepada para guru honorer untuk menuntaskan persoalan pengangkatan menjadi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).Saat ini ada sekitar 800 ribu guru honorer, saya pun harus pilah-pilah,
Mendikbud yang berbicara di hadapan ratusan tenaga pendidik pada acara Gebyar Pendidikan dan Kebudayaan di Graha Sedulang Setudung di Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin, Kamis, mengatakan, ia sangat memahami harapan dan keinginan para tenaga honorer tersebut.
Namun, keterbatasan dana dan adanya standar penerimaan CPNS membuat tidak semua tenaga honorer dapat diakomodir.
"Saat ini ada sekitar 800 ribu guru honorer, saya pun harus pilah-pilah. Yang lama didahulukan dulu, yang baru nanti, belakangan," kata dia.
Untuk itu, ia sangat mengapresiasi langkah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin yang mengalokasikan Rp25 miliar untuk bantuan biaya operasional sekolah.
Dinas pendidikan juga dapat menggunakan dana itu untuk membayar tenaga honorer di bidang operator dan administrasi.
"Ya, kalau mereka lembur baiknya dikasih tambahan karena gajinya kecil," ujar Mendikbud.
Terkait tenaga pengajar honorer tersebut, dia meminta untuk terus berusaha jika belum lulus dalam proses seleksi.
Ia mengatakan secara bertahap pemerintah akan menuntaskannya, seperti pada 2018 dengan mengangkat sekitar 200 ribu orang tenaga honorer.
"Mudah-mudahan pada 2019 ada lagi seleksinya," kata Mendikbud.
Sementara itu, salah seorang tenaga honorer di SD Negeri 31 Dewi Sartika dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa dirinya sangat berharap dapat diangkat menjadi PNS.
"Saya mulai dari 1985 dengan honor Rp25 ribu per bulan sampai sekarang sudah Rp300.000 per bulan. Terus terang pak, saya sudah menunggu lama sekali," katanya.
Baca juga: 155 ribu guru honorer masuk prioritas PPPK
Baca juga: Sejumlah guru honorer meminta pemerintah laksanakan putusan MA
Pewarta: Dolly Rosana
Editor: Desi Purnamawati
Copyright © ANTARA 2019
