Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menginginkan anggaran yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ke depannya dapat lebih banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan nelayan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.Kami ingin anggaran lebih memenuhi kebutuhan nelayan
"Kami ingin anggaran lebih memenuhi kebutuhan nelayan," kata Hermanto dalam acara Rapat Kerja Komisi IV DPR dengan Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Selasa.
Menurut Hermanto, KKP perlu lebih memberikan gambaran yang komprehensif agar bagaimana anggaran yang mereka kelola dapat dikelola secara efektif dan berkelanjutan.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu berpendapat bahwa selama ini pengelolaan di sektor kelautan dan perikanan masih bersifat parsial serta lebih berpihak kepada elite.
Untuk itu, ujar dia, dalam perencanaan ke depannya perlu dibuat piramida anggaran yang jelas sehingga manfaat dari pengelolaan anggaran tersebut lebih terasa kepada pihak nelayan dan masyarakat pesisir yang termarjinalkan.
Sebagaimana diwartakan, KKP telah mengajukan pagu indikatif sebesar Rp6,47 triliun untuk tahun anggaran 2020, namun sejumlah anggota Komisi IV DPR RI menilai bahwa anggaran itu masih terlalu kecil atau hanya sekitar 1 persen dari alokasi awal terhadap keseluruhan kementerian/lembaga pada 2020.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan bahwa pihaknya meyakini akan dapat mengelola anggaran dengan baik.
Dalam paparannya, Menteri Susi mengingatkan bahwa laju pertumbuhan PDB perikanan triwulan I-2019 sebesar 5,67 persen lebih tinggi daripada pertumbuhan laju pertumbuhan PDB kelompok pertanian (1,81 persen) dan laju pertumbuhan PDB Nasional (5,07 persen).
Selain itu, nilai PDB Perikanan juga meningkat dari Rp58,97 triliun pada triwulan I-2018 menjadi Rp62,31 triliun pada triwulan I-2019, sedangkan produksi perikanan triwulan I-2019 mengalami kenaikan 3,03 persen dibanding produksi triwulan I-2018.
Sebelumnya, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) menginginkan program pemerintah di sektor kelautan dan perikanan selanjutnya dapat benar-benar fokus untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Nusantara di berbagai daerah.
"Arah pembangunan industri perikanan Indonesia harus berpihak kepada kesejahteraan nelayan," kata Ketua DPD HNSI Jawa Barat, Nandang Permana, dalam diskusi di Kantor Pusat HNSI, Jakarta, 21 Mei 2019.
Nandang mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya laut yang melimpah tetapi pola pembangunan yang ada dinilai masih ada kecenderungan untuk memprioritaskan daerah daratan.
Pada saat ini, menurut dia, nelayan masih masih belum merasakan arti pembangunan yang sesungguhnya sehingga arah ke depan selanjutnya seharusnya adalah mengoptimalkan potensi kelautan dalam rangka meningkatkan perekonomian bangsa.
Ia juga mengingatkan bahwa masih banyak anak-anak nelayan kecil yang tidak bisa meneruskan sekolah antara lain karena biaya pendidikan yang mahal.
Baca juga: DPR setujui anggaran KKP 2017 sebesar Rp9,27 triliun
Baca juga: Menteri Susi ingatkan jajaran KKP gunakan anggaran efektif, efisien
Baca juga: Menteri Susi : KKP agen perubahan pemanfaatan APBN
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2019
