ASEAN-China sebagai kekuatan pencipta perdamaian dan keamanan di LCS

Perhimpunan Bangsa di Asia Tenggara (ASEAN) sudah berusia lebih setengah abad sejak dibentuk Agustus 1967 dan menunjukkan kemampuan beradaptasi dengan pelbagai perubahan setelah Perang Dingin dan menjalin hubungan dengan semua kekuatan besar.

Tak terbantahkan bahwa organisasi yang kini beranggota 10 negara ini memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas dan perdamaian di kawasan.

Orang bertanya-tanya ingin tahu apakah ASEAN akan tetap hidup dan eksis di masa depan, katakanlah 20 tahun mendatang dan solusi atas isu Laut China Selatan (LCS) dapat ditemukan lewat pendekatan-pendekatan diplomatik. Apakah jalan menuju masa depan yang aman dan damai atau berliku-liku dengan konflik-konflik di antara anggota atau antara anggota dengan pihak lain terjadi akibat campur tangan luar.

LCS, ditinjau dari sisi peluang dan tantangannya, termasuk dari sekian banyak isu yang tak lepas dibahas dalam pertemuan-pertemuan di berbagai tingkat setidaknya dalam dua dekade belakangan karena perkembangannya belum menujukkan hasil-hasil yang menggembirakan para pihak.

Para pejabat senior, menteri dan kepala negara/pemerintahan dari 10 negara anggota ASEAN bertemu setiap tahun dua kali dan melanjutkan pertemuan dengan para mitranya. Mereka berusaha menghindari konflik di masa depan. Tak ada perang akibat sengketa di LCS misalnya, dan mencari peluang-peluang untuk kerja sama lagi.

Laut China Selatan yang dilintasi banyak kapal dan termasuk tersibuk di dunia adalah pintu gerbang yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik dan terkait erat dengan negara-negara ASEAN, sehingga menjaga lingkungan yang damai di kawasan ini sangat penting bagi mereka sehingga berkembang terus, menuju masa depan yang sejahtera.

Risiko ketakstabilan karena pembajakan, perampokan bersenjata terhadap kapal di laut, terutama militerisasi pulau buatan yang secara ilegal dibangun di LCS telah menarik perhatian internasional dan dapat menarik negara-negara besar untuk campur tangan di wilayah tersebut.

China telah secara agresif melakukan pembangunan pulau buatan dan militer pulau-pulau di wilayah ini dengan kekuatan yang sangat kuat, dengan cara paling modern di Kepulauan. China juga fokus pada pembangunan pangkalan militer dilengkapi radar frekuensi tinggi untuk penggunaan militer di empat pulau: Gac Ma, Gaven, Tu Nghia dan Chau Vien.

Sejalan dengan pembangunan pangkalan militer, China juga membangun pekerjaan sipil seperti stasiun medis, pusat penyelamatan di laut, perusahaan layanan maritim, perbaikan kecil, kilang minyak, pengisian bahan bakar, pembangunan mercusuar, pusat penelitian ilmu kelautan dan penelitian lingkungan.

Tercatat dalam sejarah ASEAN terkait dengan sengketa LCS, perhimpunan ini terbelah. Pada pertemuan ke-45 menteri luar negeri ASEAN (AMM) yang diketuai oleh Kamboja pada Juli 2012, misalnya, Kamboja menolak memasukkan pandangan anggota-anggota lain mengenai pernyataan bersama dari konferensi tentang insiden di LCS yang terjadi sebelumnya.

Pada pertemuan ke-49 yang diadakan pada Juli 2016, para menteri luar negeri ASEAN juga gagal mencapai kesepakatan tentang penyertaan pernyataan bersama dengan mengacu pada putusan bersejarah oleh pengadilan arbitrase internasional atas Filipina dan perselisihan China mengenai LCS.

Mengingat pentingnya keamanan maritim, terutama dalam kaitannya dengan negara-negara anggota ASEAN, penting untuk mempertimbangkan ini secara keseluruhan, bukan terpisah untuk masing-masing negara dengan China.

Oleh karena itu, ASEAN membutuhkan kesepakatan bulat untuk mengatasi tantangan ini, segera dengan China menegosiasikan Kode Etik Para Pihak di LCS (COC) secara efektif. Ini juga akan berkontribusi untuk mempertahankan kepentingan negara yang harmonis dengan kepentingan blok, sehingga membantu mempertahankan peran sentral ASEAN dalam arsitektur keamanan regional.

Terkait soal konsensus dalam pengambilan keputusan di ASEAN yang sudah diterapkan sejak dari awal dibentuk, dari waktu ke waktu hal itu telah mendapat tanggapan dan penilaian banyak sarjana mengingat perkembangan yang terjadi. Sebagai contoh, Tang Siew Mun, peneliti senior di Institut Studi Asia Tenggara (ISEAS), mengatakan bahwa ASEAN harus mengevaluasi kembali mekanisme pengambilan keputusan berdasarkan konsensus.

Demikian pula, Robert Manning yang berpendapat bahwa ASEAN harus mengadopsi mekanisme pengambilan keputusan berbasis mayoritas, khususnya mayoritas dua pertiga, dalam rangka mempertahankan "menciptakan Asia-Pasifik yang lebih aman dan makmur."

COC perlu disepakati

Untuk mencegah konflik, menjaga perdamaian, stabilitas, keamanan dan keamanan di LCS, ASEAN dan China harus segera mencapai COC yang koheren, komprehensif, dan berarti dan menjadi alat yang efektif sesuai dengan kesepakatan yang dibuat para menteri luar negeri ASEAN dan China untuk mengadopsi kerangka kerja COC pada tahun 2017. Di masa mendatang, ASEAN harus melakukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat dialog dan konsultasi dengan China untuk DOC/COC.

Jika merujuk kepada putusan Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag (Belanda) pada 2016 tentang kasus Filipina vs China sebagai tonggak dalam upaya untuk menyelesaikan perselisihan. PCA menolak klaim tidak masuk akal China tentang "hak historis" laut yang terletak di "Sembilan garis putus-putus" di LCS.

Pengadilan menyimpulkan bahwa China tidak memiliki dasar hukum untuk membuat pernyataan tentang "hak kesejarahan" terhadap sumber daya di wilayah yang diklaimnya.

Pencegahan konflik dan konflik maritim adalah tanggung jawab semua bangsa dan komunitas internasional, yang mengharuskan negara-negara di dalam dan di luar kawasan bertindak dengan tulus, membangun kepercayaan satu sama lain, secara aktif bekerja sama untuk menjaga stabilitas wilayah untuk pembangunan bangsa. Untuk mencegah dan mencegah konflik di LCS, ASEAN harus lebih kuat dan lebih bersatu dalam menyelesaikan sengketa kedaulatan atas kawasan itu dengan China.

Dalam perjuangan hukum ini, tidak ada lagi Filipina, Vietnam atau Malaysia sendiri di hadapan China, yang telah menjadi keprihatinan bersama bagi semua negara anggotanya dan itulah masalah perjuangan antara organisasi regional ASEAN dan China. Masalah LCS harus menjadi upaya bersama dari perhimpunan tersebut dan harus dimasukkan dalam deklarasi bersama pada pertemuan tingkat tinggi antara ASEAN dan China, yang menekankan prinsip penyelesaian masalah yang kompleks di LCS antara China dan negara-negara anggota ASEAN dengan cara damai, atas dasar hukum internasional.

Negara-negara anggota ASEAN serta negara-negara di dalam dan di luar kawasan, melalui forum regional dan internasional seperti ASEAN, EAS, ADMM, ADMM plus, ARF aktif berkontribusi pada proses pembangunan kepercayaan dan melakukan diplomasi preventif untuk meminimalkan risiko tabrakan dan konflik di laut.

Negara-negara di kawasan ini harus secara aktif meningkatkan kerja sama untuk memelihara perdamaian, stabilitas dan mempromosikan penyelesaian damai atas sengketa maritim berdasarkan hukum internasional, membantu dalam implementasi inisiatif dan proyek kerja sama maritim atas dasar kepatuhan terhadap hukum dan perjanjian internasional yang relevan, menghormati dan menyelaraskan kepentingan para pihak, memperkuat pertukaran informasi dan secara aktif mengoordinasikan tindakan di antara pemerintah, organisasi internasional, ahli dan ilmuwan di laut dan samudera untuk berkontribusi membangun dan memelihara stabilitas kawasan tersebut.

Penampilan ASEAN pada tahun 2040, sekitar 20 tahun lagi dari saat ini, tampaknya akan lebih kuat dan tegas di pentas diplomasi karena telah berpengalaman dalam mengatasi berbagai persoalan termasuk merangkul China untuk mengatasi sengketa LCS yang sudah menarik kekuatan-kekuatan dunia dengan kepentingan masing-masing.

Baca juga: ASEAN ingatkan pentingnya perdamaian dan stabilitas di LCS
Baca juga: Dubes: China dan ASEAN mitra pengembangan peradaban
Baca juga: China dan tiga negara anggota ASEAN rampungkan patroli bersama
Baca juga: ASEAN-Tiongkok sepakati CUES dan "hotline" di LCS