"Hari ini kami membahas mengenai pagu anggaran 2020 yang merupakan 'draft' sangat awal yang juga merupakan hasil pembahasan dengan DPR kepada bapak presiden, wakil presiden dan kabinet. Beberapa yang akan nanti jadi pembahasan di nota keuangan 2020," kata Sri Mulyani di kantor presiden Jakarta, Senin.
Sri Mulyani menyampaikan hal tersebut seusai menghadiri rapat terbatas membahas soal pagu indikatif anggaran tahun 2020 bersama dengan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla serta menteri kabinet kerja.
"Saya sebetulnya tidak dalam posisi untuk menjelaskan karena nanti 16 Agustus Bapak Presiden akan menyampaikan nota keuangan. Tapi untuk rambu-rambu besar saja, tahun 2020 kami akan mendesain APBN untuk mendukung program-program pembangunan di dalam rangka tahun pertama RPJMN 2020-2024," tambah Sri Mulyani.
RAPBN 2020 juga akan menampung visi-misi Jokowi sebagai presiden terpilih dan juga prioritas dan janji kampanye.
"Mengenai asumsi makro mungkin kami belum bisa sampaikan sekarang nanti di dalam nota keuangan, namun ada di dalam 'range' yang sudah dibahas dengan DPR pada saat pembahasan awal. Kita akan mendesain untuk nota keuangan nanti adalah pertumbuhan pajaknya diupayakan cukup tinggi namun realistis dimana untuk PPh (pajak penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) akan didesain berdasarkan pertumbuhan ekonomi 5 tahun terakhir ini," ungkap Sri Mulyani.
Namun hal tersebut juga masih akan diproses untuk membahas UU perpajakan yang nanti pengaruhnya terkait dengan tarif dan penerimaan negara yang baru dirasakan pada 2020 atau awal 2021.
"Untuk 2020 nanti juga akan ada penyesuaian tarif cukai, maupun untuk tambahan barang kena cukai baru seperti plastik yang bisa meningkatkan dari sisi penerimaan tapi bisa diandalkan mengendalikan konsumsi," ungkap Sri Mulyani.
Belanja pada 2020 menurut Sri Mulyani adalah pertama untuk destinasi dari pariwisata akan mendapatkan prioritas dari sisi keseluruhan belanja yang menyangkut belanja infrastruktur baik itu di Kementerian PUPR maupun Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan juga kementerian lain terkait, seperti Bekraf.
"Dan juga menteri yang menyangkut dana desa yang terkait memperbaiki kapasitas dari infrastruktur dasar," tambah Sri Mulyani.
Selanjutnya untuk peningkatan 4 destinasi di daerah pariwista yaitu Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika akan ada tambahan anggaran sekitar Rp6,4 triliun.
"Antar kementerian dan lembaga juga diminta untuk mendukung berbagai infrastruktur dan juga perbaikan berbagai logistik serta peningkatan berbagai macam sarana prasarana serta pengembangan 'event-event' di lokasi tersebut," ungkap Sri Mulyani
Pada 2020 juga akan memasukkan perluasan pembangunan MRT agar dapat memasuki fase kedua yaitu bundaran HI-Kampung Bandan.
"Ini semuanya akan masuk di dalam RAPBN 2020 karena menyangkut 'subsidiary loan agreement' nanti ke pemerintah DKI Jakarta. Untuk MRT kita tetap tahap 2 dengan Jepang sesuai dengan yang sudah diproses selama ini, jadi tinggal dilaksakan dan pembagian antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI juga mengikuti yang tahap pertama yang sudah dilakukan," ungkap Sri Mulyani.
Pos selanjutnya adalah Kartu Indonesia Pintar-Kuliah yang akan ditambah jumlah beasiswa baru.
"Dari sekarang ada 360 ribu mahasiswa, akan ada tambahan sekitar 420 ribu mahasiswa yang akan kita jaga pada 4 tahun ke depan, dengan demikian ada 4 kali lipat jumlah beasiswa untuk KIP Kuliah. Jadi totalnya akan mencapai 780 ribu mahasiswa yang akan mendapatkan beasiswa," ungkap Sri Mulyani.
Artinya, pos anggaran itu menambah anggaran yang tadinya sekitar Rp4,8 triliun dengan tambahan Rp7,6 triliun nanti kita akan masih hitung lagi dari sisi tambahan. Untuk 2020 'startnya' Rp4,8 triliun nanti pasti tahun-tahun ke depan jumlahnya akan naik karena jumlah 'enrollmentnya' juga akan meningkat.
Pemerintah, menurut Sri Mulyani juga sudah mendesain Rp10,3 triliun untuk Kartu Pra Kerja dengan 2 juta penerima manfaat.
"Yaitu 1 juta orang melalui pelatihan digital dan 1 juta orang pelatihan reguler. Saat ini desain program masih dibahas antar menteri terkait di bawah koordinaator Menko Perekonomian," tambah Sri Mulyani.
Selanjutnya kartu sembako akan masuk dalam apa yang saat ini menjadi pagu beras sejahtera (rastra).
"Jadi jumlah rumah tangganya maupun dari sisi jumlah manfaat yang akan diberikan per keluarga akan ditingkatkan pada 2020. Sementara dari sisi itu pra kerja, sembako maupun kuliah yang menjadi prioritas bapak presiden yang sudah disampaikan bapak presiden selama itu," ungkap Sri Mulyani.
Sedangkan untuk belanja infrastruktu, menurut juga diiharapkan dapat lebih besar.
"Untuk infrastruktur kita harapkan bisa lebih besar karena lebih banyak yang kita alokasikan terutama untuk Kementerian PUPR alokasinya akan sangat meningkat belanjanya. Kemudian ada juga untuk KPBU, yaitu menteri PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika itu adalah 3 institusi yang akan menggunakan KPBU dalam rangka membangun kerja sama antara pemerintah dan badan usaha juga cukup meningkat signifkan," tambah Sri Mulyani.
Namun angka-angka tersebut masih dalam tahap pembahasan trilateral angara Kementerian Keuangan, Bappenas dan Kementerian terkait.
"Mohon maaf saya belum bisa sangat detail karena ini masih pagu indikatif yang masih dibahas bersama seluruh kementerian/lembaga dalam waktu 10 hari ke depan. Kita akan sampaikan dalam rapat paripurna yang nanti akan jadi basis terakhir untuk mencetak nota keuangan yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden di DPR 16 Agustus," ungkap Sri Mulyani.
Dalam ratas tadi, Presiden Joko Widodo meminta agar RAPBN 2020 harus dirancang agar mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis tersebut dan kita jaga agar tetap sehat tetapi juga responsif dan memperkuat daya saing serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Baca juga: Presiden Jokowi beri arahan penyusunan pagu indikatif RAPBN 2020
Baca juga: Defisit anggaran tidak masalah asalkan untuk sektor produktif
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2019
