"Selain menggembangkan rumah DP nol, pemerintah seharusnya memperbanyak pembangunan rumah susun sewa. Warga yang butuh rumah banyak, tidak harus milik yang penting mereka punya tempat tinggal dan produktif, sewa enggak apa-apa," kata Yayat Supriatna di Jakarta, Kamis.
Baca juga: 1.790 orang pemohon program Samawa rumah DP Nol Rupiah
Ia menjelaskan bahwa pembangunan rumah susun sederhana milik (rusunami) DP Rp 0 yang saat ini marak dibangun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya menyasar kalangan tertentu saja, khususnya masyarakat yang memiliki penghasilan cukup besar.
Untuk memiliki hunian rusunami Klapa Village di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, misalnya, masyarakat harus berpenghasilan minimal Rp4 juta hingga Rp7 juta per bulan.
Sementara itu, masyarakat yang berpenghasilan di bawah Rp4 juta tidak dapat memiliki rumah layak dan hanya akan menghuni kontrakan, bahkan mereka terancam tidak memiliki tempat tinggal akibat laju pertumbuhan penduduk dengan perumahan yang tidak sebanding.
"Jika harga rumah makin tidak terjangkau, satu-satunya cara adalah rusunawa. Pemerintah DKI Jakarta ada baiknya melibatkan kontribusi dari pemerintah pusat dan swasta untuk membantu pembangunan dan penyediaan rumah," ucap Yayat.
Baca juga: Apersi: DP nol persen tidak cocok untuk rumah bersubsidi
Sebelumnya, pada bulan Maret 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan bahwa sebanyak 49 persen warganya masih menghuni tempat tinggal yang bukan milik mereka.
Anies menilai rendah akses hunian itu merupakan masalah serius bagi DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara. Oleh karena itu, dia meminta dinas terkait untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan menata perkampungan kumuh dan padat penduduk.
Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
