Pemindahan ibu kota ke lokasi baru di luar pulau Jawa juga harus menyiapkan fasilitas yang memadai bagi nelayan tradisional yang tinggal di sekitar ibu kota baru tersebut agar selaras dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.Pemerintah juga harus memahami betul-betul karakteristik nelayan dan kondisi geografis yang mempengaruhi kehidupan nelayan di sekitar ibu kota baru karena situasi laut menentukan perahu dan jenis tangkapannya.
"Jika nanti kita pindah ibu kota, negara harus siapkan betul fasilitas perahu dan alat tangkap bagi nelayan," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati Romica kepada Antara di Jakarta, Jumat.
Selain itu, ujar dia, pemerintah juga harus memahami betul-betul karakteristik nelayan dan kondisi geografis yang mempengaruhi kehidupan nelayan di sekitar ibu kota baru karena situasi laut menentukan perahu dan jenis tangkapannya.
Susan berpandangan bahwa bila berbagai fasilitas bagi nelayan itu tidak disiapkan dengan betul, maka kinerja sektor perikanan nasional ke depan juga tidak akan maksimal.
Sekjen Kiara juga berpendapat bahwa akses yang memadai ke kawasan laut ke ibu kota baru adalah hal yang sangat penting. "Kalau ibu kota di pesisir itu artinya pembangunan akan masif dilakukan di pesisir," katanya.
Baca juga: IGJ: Pemindahan ibu kota dorong pergeseran aktivitas ekonomi
Sebelumnya, Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan pemindahan ibu kota dari Jakarta juga akan mendorong pergeseran aktivitas ekonomi ke lokasi baru tempat bakal dibangunnya ibu kota baru oleh pemerintah tersebut, yang kemungkinan besar adalah di Kalimantan.
"Sebenarnya efek itu terjadi karena adanya kebutuhan pasar baru di wilayah tersebut. Perpindahan penduduk misalnya, tentu akan mendorong pergeseran pasar juga ke wilayah tersebut," kata Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti, kepada Antara di Jakarta, Selasa (23/7).
Apalagi, ujar dia, kebutuhan untuk pembangunan infrastruktur dan properti juga akan meningkatkan konsumsi di wilayah ibu kota baru tersebut.
Hal tersebut, lanjutnya, karena bila tadinya perputaran ekonomi atau aktivitas pasarnya relatif rendah, karena munculnya aktivitas ekonomi baru yang lebih masif juga akan meningkatkan konsumsi perekonomian di sana. "Tapi menurut saya, itu efek yang memang biasa terjadi di wilayah pemindahan ibu kota," katanya.
Mengenai kajian Bappenas yang menyatakan bahwa lebih dari 50 persen wilayah Indonesia akan merasakan peningkatan arus perdagangan jika ibu kota negara dipindah ke provinsi yang memiliki konektivitas dengan provinsi lain yang lebih baik, Rachmi mempertanyakan hitungan dari angka tersebut.
Namun, lanjutnya, yang jelas peningkatan kebutuhan pasar di lokasi ibu kota baru itu ada, tetapi berapa dampak signifikansinya perlu dikaji kembali.
Baca juga: Pengamat sampaikan untung rugi bila wacana pemindahan ibu kota batal
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
