"Pelaksanaan pemilu ini agak panas, seperti banyaknya hoaks yang tidak bertanggung jawab, yang menurut saya juga di luar kepantasan," kata Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto usai pemaparan hasil IDI 2018 di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin.
Menurut Suhariyanto, penyebaran kabar bohong menjelang Pemilu 2019 merupakan salah satu contoh dari indikasi penggunaan ancaman, yang adalah salah satu indikator dalam aspek kebebasan sipil.
"Kebebasan sipil turun karena ada indikasi penggunaan ancaman dari masyarakat ke masyarakat yang meningkat," kata dia.
Baca juga: BPS nilai partisipasi politik masyarakat masih rendah pada tahun 2018
Baca juga: BPS: Enam indikator demokrasi Jateng masuk kategori buruk
Baca juga: DKI jadi provinsi dengan IDI tertinggi di Indonesia
Baca juga: Indeks Demokrasi Indonesia 2018 alami peningkatan 0,28 poin
Menurut data IDI 2018 yang dirilis BPS, aspek kebebasan sipil pada 2018 menurun sebanyak 0,29 poin dari tahun sebelumnya.
Aspek kebebasan sipil saat ini berada pada angka 78,46 persen. Turun dari 78,75 poin di tahun 2017.
Aspek ini sempat memasuki katagori baik (di atas 80 poin) pada periode 2009-2011 dan tahun 2014-2015. Adapun mencapai titik terendahnya pada tahun 2016 sebesar 76,45 poin.
Suhariyanto berharap, masyarakat bisa bersatu dan lebih solid dalam berdemokrasi sehingga angka dari aspek ini tidak semakin turun setiap tahunnya.
"Jadi menurut saya, kita nggak boleh pecah-pecah gitu, karena demokrasi bukan hanya peran pemerintah tapi juga masyarakat. Semoga kita bisa bersatu membangun masyarakat yang solid," ujarnya.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
