"Jumlah CPNS yang mengikuti diklat mencapai sebanyak 331 orang. Mereka merupakan hasil perekrutan CPNS tahun 2018," ujar Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto kepada wartawan di Madiun, Selasa.
Menurut dia, untuk menciptakan birokrasi yang Pancasialis, mereka menyiapkan pelatihan dasar untuk CPNS masa prajabatan yang dilakukan secara terintegrasi guna membangun integritas, memotivasi, serta menumbuhkan nasionalisme, dan karakter kebangsaan.
"Harapannya mereka akan menjadi birokrat yang Pancasilais dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun ASN di lingkungan Pemkab Madiun," kata dia.
Juga baca: Ini yang diharapkan dari pembekalan bela negara pada CPNS
Juga baca: Kemendagri serukan Pemda laksanakan rencana aksi bela negara
Hal itu sebab ASN memiliki fungsi dan tugas peting dalam pemerintah. Yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan pemersatu bangsa. Selain itu, ASN juga sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.
"Selain itu, tentu harus bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Wabup Hari.
Dengan mencetak ASN yang berkarakter Pancasilais, maka akan lebih mudah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Madiun, yakni menuju Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak.
Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
