Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Arek Suroboyo menggelar demonstrasi di jalan depan gedung Grahadi, Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin, menolak revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Presiden Joko Widodo telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk melawan korupsi. Untuk itu, Aliansi Arek Suroboyo meminta kepada presiden untuk tidak menandatangani revisi UU KPK tersebut
"Kami menolak revisi UU KPK karena akan mengerdilkan dan bisa membuat pelemahan buat KPK," kata koordinator aksi, Kusnan saat berorasi di depan gedung Grahadi.
Para peserta aksi membentangkan spanduk dan poster bertuliskan "Arek Suroboyo Peduli KPK", "Save KPK" dan lainnya.
Menurut Kusnan, RUU KPK yang menjadi inisiatif DPR tersebut dipandang bisa menjadi pintu masuk untuk melumpuhkan lembaga antirasuah itu. "Jadi biarkan masyarakat yang akan mengawasi KPK dan bukan badan bentukan pemerintah," katanya.
Selama ini, lanjut dia, Presiden Joko Widodo telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk melawan korupsi. Untuk itu, Aliansi Arek Suroboyo meminta kepada presiden untuk tidak menandatangani revisi UU KPK tersebut.
Akademisi Universitas Airlangga (Unair) Dr Herlambang P. Wiratraman sebelumnya mengatakan
wakil rakyat seharusnya menjadi representasi memperjuangkan kemaslahatan publik, menjadi pemimpin yang berpikir dan bekerja sungguh-sungguh untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara.
Baca juga: Akademisi Unair tolak upaya pelemahan KPK
Baca juga: LSM minta dukungan Ketua MPR tolak revisi UU KPK
"Kami selaku akademisi tidak menginginkan korupsi membudaya di negeri ini karena jelas akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dari kampus Unair Surabaya, kami menolak segala bentuk pelemahan terhadap KPK sebagai garda depan dalam pemberantasan korupsi," katanya.
Akademisi Tolak Rencana Revisi UU KPK
Herlambang mengatakan akademisi Unair mengajak semua elemen bangsa bergerak dan berjuang bersama-sama dalam melawan korupsi sesuai dengan kapasitas masing- masing.
"KPK itu rumah harapan rakyat, harapan untuk tetap bekerja maksimal melawan korupsi, sehingga kami berharap Presiden Joko Widodo berani menentukan sikapnya, apakah ikut menjaga rumah harapan itu atau sebaliknya," katanya.
Baca juga: 1.195 dosen nyatakan sikap tolak revisi UU KPK
Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil desak Presiden tolak upaya pelemahan KPK
Baca juga: KPK tolak perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi
Baca juga: Antropolog Indonesia tolak pelemahan KPK
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2019
