"Ini sejarah kelam dan mengulang kejadidan buruk yang menimpa Wali Kota Medan," kata Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Warjio di Medan, Rabu, terkait OTT KPK terhadap Wali Kota Medan Dzulmi Eldin.
Baca juga: Wali Kota Medan kena OTT, ruangan kantor gelap dan dijaga ketat
Baca juga: Warga kaget terkait OTT Wali Kota Medan
Berdasarkan catatan, sebelumnya ada dua Wali Kota Medan yang tersandung masalah hukum yakni Abdillah dan Rahudman.
Abdillah terjerat kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran dan penyalahgunaan APBD Pemerintah Kota Medan 2002-2006.
Sementara Rahudman terjerat kasus penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan 2005 sebesar Rp1,5 miliar.
Baca juga: KPK segel sejumlah ruang kerja di kantor Wali Kota Medan
"Dua wali kota sebelumnya sudah tersandung hukum, apakah Eldin juga mengalami hal yang sama. Ini catatan sejarah kelam bagi Kota Medan dan tentunya kita semua sangat prihatin dengan kondisi itu," katanya.
Sebelumnya KPK dalam OTT tersebut juga mengamankan barang bukti sekitar Rp200 juta.
"Uang yang diamankan lebih dari Rp200 juta. Diduga praktik setoran dari dinas-dinas sudah berlangsung beberapa kali, tim sedang mendalami lebih lanjut," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.
Dari OTT yang dilakukan Selasa (15/10) malam sampai Rabu (16/10) dini hari di Medan, total tujuh orang yang diamankan terdiri atas unsur kepala daerah/wali kota, Kepala Dinas PU, protokoler, ajudan wali kota, dan swasta.
Saat ini, Wali Kota Medan sedang dalam perjalanan menuju gedung KPK, Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.
Sesuai KUHAP, KPK mempunyai waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum orang-orang yang ditangkap tersebut.
Baca juga: KPK amankan Rp200 juta terkait OTT Wali Kota Medan
Pewarta: Juraidi
Editor: Eddy K Sinoel
Copyright © ANTARA 2019
