Gubernur Emil di Kota Bandung, Rabu, mengatakan dirinya ialah salah satu produk dari pilkada langsung, baik sebagai Wali Kota Bandung atau sebagai Gubernur Jabar.
Dia mengatakan meskipun ada beberapa kekurangan dalam pilkada langsung pihaknya menilai pemilihan ini lebih baik daripada pemilihan tidak langsung.
"Memang faktanya pilkada itu mahal, tapi kalau mau dikembalikan ke DPRD, saya kira secara pribadi kurang tepat. Lebih baik kita wacanakan bagaimana bikin pilkada murahnya, begitu," kata Emil.
Sebagai contohnya, kata dia, di India yang jumlah penduduknya jauh lebih banyak melaksanakan pemilihan secara digital sehingga bisa lebih murah.
Sementara di Indonesia, lanjut Gubernur Emil, masih harus memakai prosedur manual, termasuk menggunakan saksi.
Dia menuturkan setiap pasangan calon di pilkada setidaknya harus menempatkan seorang saksi di tiap TPS.
Menurut dia, untuk di wilayah Jabar ada sekitar 70 ribu TPS dan setiap saksi harus diberi anggaran sekitar Rp100 ribu per orang.
"Dan kalau boleh jujur ya, biaya termahal itu biaya saksi. Banyak yang harus menyediakan dan harus membayar," kata dia seusai menghadiri acara 'Launching Pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2020 di delapan kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat' di Kota Bandung
Lebih lanjut ia mengatakan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018, dirinya harus menggadaikan motor Harley Davidson kesayangan miliknya dan sejumlah barang lainnya untuk menutupi biaya pilkada yang sangat mahal.
Menurut dia, proses demokrasi langsung diharapkan mampu menghadirkan pemimpin yang sesuai dengan pilihan rakyat.
Sama seperti dirinya yang merupakan produk demokrasi langsung, Emil berujar peluang pemimpin pilihan rakyat untuk bersumbangsih kepada bangsa sangat besar.
"Demokrasi adalah pilihan yang sudah dipilih oleh kita," ujarnya.
Emil pun yakin bahwa demokrasi adalah anugerah untuk bangsa Indonesia. Pasalnya bagi pemimpin yang baik, kekuasaan adalah alat untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.
Meski begitu, Emil berharap adanya perbaikan proses pelaksanaan demokrasi yang dilakukan dengan Pemilu sehingga pemerintah dan pihak terkait tidak mengeluarkan biaya besar.
Emil mengatakan, voting digital yang dilakukan India bisa menjadi contoh untuk memangkas biaya logistik selama proses Pemilu di Indonesia.
Selain itu, Emil juga menyatakan pentingnya menggelar Pemilu yang kondusif.
Di Jabar sendiri, pelaksanaan Pilpres, Pileg, Pilgub, dan Pilkada kabupaten/kota, selalu berjalan sesuai harapan tanpa ada gangguan yang berarti dengan angka partisipasi pemilih yang terus meningkat.
Baca juga: Kementerian Dalam Negeri tidak pernah dorong pilkada kembali ke DPRD
Baca juga: Ganjar: Pilkada dipilih DPRD rawan jual beli
Baca juga: Dedi Mulyadi kritik wacana Pilkada kembali ke DPRD
Baca juga: Mendagri: Evaluasi Pilkada bukan berarti dikembalikan kepada DPRD
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
