"Kami mengapresiasi pemerintah yang telah membuat jelas dan tegas keputusannya menyangkut wacana yang berkembang belakangan ini, sehingga diharapkan tidak lagi menjadi polemik berkepanjangan di masyarakat," ujar Christina dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Baca juga: PBNU sebut penolakan pemulangan kombatan eks ISIS sesuai UU
Baca juga: Ngabalin: Presiden tak ragu ambil keputusan soal WNI eks ISIS
Baca juga: Ganjar tidak takut disebut melanggar HAM karena tolak kepulangan ISIS
Dia menilai keputusan tersebut diambil berdasarkan kajian mendalam dan komprehensif terkait beragam aspek menyangkut pemulangan. Dia meyakini aspek manfaat dan mudarat sudah ditimbang seksama oleh pemerintah, utamanya menyangkut perlindungan 260 juta rakyat Indonesia.
Lebih jauh dia mengatakan, walaupun telah memutuskan untuk tidak memulangkan WNI eks ISIS, pemerintah tetap perlu memantau keberadaan WNI melalui perwakilan RI di Suriah dan Turki. Data terakhir menyebutkan bahwa ada sekitar 689 WNI terafiliasi ISIS berada di Suriah dan Turki.
"Kami yakin pemerintah memiliki opsi lain yang lebih tepat untuk mengatasi persoalan ini tanpa merugikan negara dan utamanya tanpa mengusik rasa aman seluruh rakyat Indonesia," kata Christina.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan pemerintah sudah memutuskan untuk tidak memulangkan Warga Negara Indonesia yang terlibat jaringan terorisme di luar negeri, termasuk jaringan ISIS.
Mahfud, di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa, menjelaskan keputusan tersebut karena pemerintah ingin memberi rasa aman kepada 267 juta rakyat Indonesia di Tanah Air dari ancaman tindak terorisme.
Berdasarkan data yang dikemukakan Mahfud, terdapat 689 WNI yang merupakan teroris lintas batas atau foreign terrorist fighter/FTF.
"Karena kalau teroris FTF ini pulang itu bisa menjadi virus baru yang membuat rakyat 267 juta itu merasa tidak aman," kata dia usai rapat dengan Presiden Joko Widodo.
Mahfud menyebutkan setidaknya sekitar 689 teroris lintas batas asal Indonesia berada di sejumlah negara. Pemerintah masih mendata latar belakang dan peran para teroris tersebut.
Baca juga: Akademisi sebut pemulangan anggota ISIS dapat menjadi bom waktu
Baca juga: Pengamat: ISIS sudah tak punya hak tinggal di Indonesia
Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2020
