"Dalam praktik yang sesungguhnya, bukan hanya ditampilkan hasil survei saja, tapi apa yang terjadi di lapangan, memang birokrasi yang menyulitkan itu masih terjadi, birokrasi yang korup, dan tidak melayani itu memang masih terjadi," ujar Amzulian dalam acara pencanangan pembentukan zona integritas BPSDM Kementerian Hukum dan HAM di Depok, Jawa Barat, Rabu.
Amzulian mengaku pihaknya banyak menerima keluhan masyarakat terkait pelayanan di birokrasi yang masih jauh dari kata memuaskan.
Dia mengatakan terdapat oknum-oknum di dalam birokrasi yang masih menjalankan praktik rasuah dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Namun dia enggan menyampaikan lebih jauh terkait birokrasi yang dimaksud.
"Saya masih menemukan birokrasi kita yang mempersulit, tidak melayani. Saya bicara seperti ini masih ada orang tahan berkas misalnya. Mungkin hanya karena tidak ada uang pelicinnya. Yang mau tanya ke saya bisa saya kasih tahu di mana tempatnya, tapi saya tidak akan buka di tempat publik begini," ucap dia.
Baca juga: Rekomendasi tak dipatuhi, Ombudsman temui Menko Polhukam
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa praktik korup yang masih terjadi di birokrasi pemerintahan juga berdampak terhadap iklim investasi di Tanah Air.
Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo, dia menyebut bahwa adanya birokrasi yang korup menjadi salah satu faktor yang membuat perusahaan asing enggan menjalankan bisnis di dalam negeri.
"Bagaimana Bapak Presiden RI mengatakan telah adanya perang dagang antara China dan Amerika, ada 30 perusahaan yang merelokasi perusahaannya, 20 pindah ke Jerman, 10 perusahaan pindah ke negara lain. Tapi tidak satupun yang pindah ke Indonesia. Ini kan ada persoalan dari birokrasi kita. Saya tidak akan uraikan di tempat terbuka ini tapi kalau tertarik bercerita, mengetahui, boleh berdiskusi dengan saya," kata dia.
Amzulian melanjutkan, adanya temuan-temuan tersebut telah dia tindaklanjuti dengan menemui pimpinan tertinggi di birokrasi yang dimaksud, agar masalah tersebut segera ditangani. Menurutnya cara tersebut jauh lebih efektif ketimbang hanya menyampaikan melalui media publikasi.
Dia pun meyakini bahwa pemerintah akan terus berupaya memperbaiki kualitas kinerja di birokrasi agar semakin baik ke depan.
"Pemerintah kita di semua periode mengakui kekurangan birokrasi kita, dan dalam waktu yang sama Pemerintah kita di semua periode bekerja keras penuhi kekurangan itu," ucap Amzulian.
Baca juga: Ombudsman pertanyakan keseriusan pengawasan reklamasi pascatambang
Sementara itu dalam kesempatan yang sama Sekjen Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto mengatakan pihaknya terus melakukan pembenahan di dalam birokrasi Kementerian Hukum dan HAM.
Salah satunya dengan terus mendorong seluruh jajaran mewujudkan dan meningkatkan kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas dan berintegritas, agar mampu menjadi satuan kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Ke depan kami akan terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi terkait lainnya yang juga menjadi mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM," ujar Bambang.
Dia mengatakan kegiatan pencanangan pembangunan xona integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan BPSDM Hukum dan HAM merupakan bagian dari pondasi yang menjadi dasar dalam bekerja secara profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif (PASTI).
"Kita juga telah menetapkan target kinerja yang harus kita laksanakan dan sukseskan sebaik-baiknya. Demikian juga dengan prioritas nasional dan prioritas Kementerian harus menjadi atensi untuk disukseskan secara maksimal," ucap dia.
Baca juga: Ombudsman Malut: Pemda harus siapkan "crisis center" antisipasi corona
Baca juga: SKPD harusnya diperiksa terkait penebangan pohon Monas
Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
