Puluhan ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) memadati Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu, menolak RUU Omnibus Law yang dibahas tidak melibatkan kalangan buruh dan disinyalir merugikan pekerja."Saya mengingatkan pemerintah akan terjadi gejolak di kalangan buruh karena dari awal seperti ada yang disembunyikan," katanya.
Buruh mulai berkumpul di Gelora Bung Karno, Jakarta sejak pukul 09.00 WIB.
Siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu, menyebutkan mereka berdatangan dari berbagai daerah, seperti Bekasi, Bogor, Cikarang, Karawang, Tangerang, dan DKI Jakarta, dengan menggunakan bus.
Barisan buruh langsung melakukan aksi 'longmarch' dikawal brigade KSPSI berbaju biru. Mobil komando berada dibelakang barisan. Ketika berjalan menuju gedung parlemen, buruh pun sambil meneriakkan jargon untuk menolak RUU Omnibus Law. "Tolak Omnibus Law," teriak buruh.
Baca juga: Gapki dorong Omnibus Law segera disahkan DPR, ini alasannya
Baca juga: KSP: Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja perhatikan hak buruh
Aksi puluhan ribuan buruh memadati lalu lintas di kawasan di Jalan Gerbang Pemuda menuju DPR. Mereka sampai di DPR sekitar pukul 10.30 WIB.
Berapa waktu kemudian, perwakilan buruh diterima pimpinan DPR, di antaranya Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel, Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu, Anggota Komisi IX DPR Obon Tabroni dan Rahmat Handoyo. Sepuluh perwakilan KSPSI yang diterima DPR dipimpin langsung Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea.
Andi Gani menyampaikan beberapa tuntutan di depan pimpinan DPR, pertama, unsur buruh harus masuk ke dalam tim pembahasan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Baca juga: Menkeu minta pengusaha bantu bujuk DPR segera setujui Omnibus Law
"Kami minta unsur buruh masuk dalam tim pembahasan Omnibus Law karena sejak awal, unsur buruh tidak pernah diajak bicara sehingga banyak rumor tidak jelas soal RUU itu," kata Andi Gani.
Sebagai konfederasi terbesar dan dekat dengan pemerintah, KSPSI tidak pernah diajak dialog. Ia melihat situasi ini tidak normal, cenderung aneh.
"Harusnya buruh diajak bicara. Bukan diundang untuk diberitahukan bahwa ini sudah selesai, Sangat berbeda. Kami ingin masuk ke dalam pembahasan. Mengidentifikasi masalah satu persatu. Bisa berargumentasi dan mengusulkan secara langsung," ujarnya.
Kedua, kata Andi Gani, jangan sampai aturan ini merugikan buruh. "Saya mengingatkan pemerintah akan terjadi gejolak di kalangan buruh karena dari awal seperti ada yang disembunyikan," katanya.
Andi Gani yang juga pimpinan konfederasi buruh ASEAN (ATUC) berharap DPR bisa menerima masukan dari buruh agar bisa terealisasi.
Baca juga: Presiden sebut Omnibus Law untuk respon perubahan global
Terkait jabatannya yang saat ini sebagai Presiden Komisaris BUMN PT PP (Persero) Tbk., Andi Gani mengaku ikhlas dan siap dengan segala risikonya, misalnya diberhentikan kalau tindakannya dianggap bersalah memimpin demo buruh karena apa yang telah dilakukannya untuk membela kepentingan buruh.
"Persahabatan saya dengan Pak Jokowi juga akan tetap terjaga. Saya yakin Pak Jokowi tahu saya melakukan ini sebagai bentuk demokrasi yang hakiki," katanya.
Andi Gani juga mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada seluruh anggota KSPSI yang telah melaksanakan aksi unjuk rasa damai besar-besaran dengan damai dan tertib.
Wakil Ketua Komisi IX DPR Sri Rahayu menyatakan menampung aspirasi dari para buruh. Sri juga menjelaskan, penggantian nama RUU Cipta Lapangan Kerja menjadi RUU Cipta Kerja. Ia menilai, penggantian nama itu untuk menghindari penyebutan menjadi RUU Cilaka.
Usai memberi penjelasan, beberapa pimpinan DPR menemui buruh yang demo di depan Gedung DPR. Ketua Komisi lX DPR Felly Estelita Runtuwene dan Wakil Ketua Komisi IX Sri Rahayu ikut naik ke mobil komando dan menyapa massa buruh.
"Kami pimpinan Komisi IX berjanji akan berjuang bersama buruh terkait Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja," ucap Felly disambut teriakan setuju dari puluhan ribu buruh.
Baca juga: Istana minta masyarakat percaya draf "omnibus law" versi pemerintah
Pewarta: Erafzon Saptiyulda AS
Editor: Rolex Malaha
Copyright © ANTARA 2020
