• Beranda
  • Berita
  • Wapres Ma'ruf Amin minta Babel optimalkan Rp67 miliar atasi kekerdilan

Wapres Ma'ruf Amin minta Babel optimalkan Rp67 miliar atasi kekerdilan

26 Februari 2020 18:53 WIB
Wapres Ma'ruf Amin minta Babel optimalkan Rp67 miliar atasi kekerdilan
Wapres Ma'ruf Amin membuka dialog penanganan kekerdilan (stunting) di Pangkalpinang, Rabu (26/2/2020). (ANTARA/Aprionis)
Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung lebih mengoptimalkan dana penanganan kekerdilan (stunting) sebesar Rp67 miliar agar Negeri Serumpun Sebalai itu terbebas dari kasus tersebut.

"Anggaran yang dimiliki Babel cukup besar Rp67 miliar, tetapi dana tersebut jika tidak digerakkan maka tidak akan memberikan manfaat dalam menekan kekerdilan," kata Wapres Ma'ruf Amin saat membuka dialog penanganan kekerdilan di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan dalam menangani kekerdilan, Pemprov Kepulauan Bangka Belitung harus membuat strategi dengan melibatkan kader-kader PKK, petugas kesehatan lapangan dan BKKBN yang sudah bertekad menekan kasus kekerdilan.

"Saya mengapresiasi Pemprov Kepulauan Babel yang turunkan kekerdilan jadi 23,4 persen atau lebih rendah dibandingkan nasional 27,6 persen," ujarnya.

Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin inginkan Babel jadi provinsi terbaik di Indonesia

Baca juga: Penangangan "stunting" berhasil, Presiden akan kunjungi Belitung Timur

Baca juga: Ketua IIP BUMN apresiasi IIKT tangani stunting di Babel


Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djohan mengatakan total dana penanganan kekerdilan Babel 2020 sebesar Rp67 miliar berasal dari dana insentif daerah Rp40 miliar dan ditambah APBD dan Kementerian Kesehatan sebesar Rp27 miliar.

"Kami menargetkan kasus kekerdilan tahun ini dapat turun drastis dengan mengoptimalkan program peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa," katanya.

Ia mengatakan ada beberapa hal yang dilakukan dengan melibatkan beberapa organisasi perangkat daerah, seperti Dinas Kesehatan, PU, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama untuk menghidupkan kembali Penghulu Desa dalam menekan pernikahan dini.

"Atas persetujuan DPRD, kami menggaji Penghulu Desa sebesar Rp1 juta per bulan untuk membantu pemerintah provinsi dalam mencegah pernikahan dini agar kekerdilan ini dapat ditekan," katanya.

Menurut dia, disamping angka kekerdilan 23,4 persen, pencapaian proporsi inisiasi menyusui dini usia di bawah dua tahun meningkat 61,48 persen, ibu hamil mendapatkan tablet penambahan darah meningkat 68,75 persen, bayi mendapatkan ASI eksklusif meningkat 59,11 persen, ibu hamil gizi kronis mendapatkan makanan tambahan mencapai target bahkan lebih dari 86,63 persen menjadi 100,81 persen.

Persentase balita kurus mendapatkan makanan tambahan juga meningkat dari 71,81 persen menjadi 97,47 persen dan hanya satu capaian yang masih di bawah nasional yaitu angka remaja putri yang mendapatkan tablet penambahan darah hanya 43,32 persen.

"Kami terus berusaha dan mudah-mudahan usaha-usaha ini terus membuahkan hasil melalui inovasi-inovasi untuk menekan kasus stunting ini," katanya.*

Baca juga: TPPKK - Pemprov Babel fokus atasi stunting

Baca juga: Stunting 10 desa ditangani serius

Pewarta: Aprionis
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2020