Puluhan anggota dewan perwakilan rakyat Thailand dari partai oposisi yang dibubarkan pada bulan lalu pada Minggu mengatakan mereka akan bergabung dengan sebuah partai baru untuk mempertahankan kursi di parlemen.Meskipun kami telah memiliki rumah baru, hati kami tetap sama (untuk partai yang lama, red). Kami tetap berpihak pada rakyat dan demokrasi dan menentang junta di pucuk kekuasaan, serta menjalankan agenda-agenda progresif
Hakim konstitusi Thailand bulan lalu membubarkan partai oposisi Future Forward Party dan melarang dewan pengurusnya terlibat aktivitas politik. Pengadilan memerintahkan dalam waktu 60 hari anggota parlemen dari kelompok oposisi itu agar bergabung dengan partai baru. Jika tidak, mereka akan kehilangan jabatannya sebagai anggota dewan perwakilan rakyat.
55 anggota dewan dari partai oposisi itu akan mulai bergabung secara resmi ke Move Forward Party pada pekan depan, kata Pita Limjaroenrat, ketua partai baru tersebut.
"Meskipun kami telah memiliki rumah baru, hati kami tetap sama (untuk partai yang lama, red). Kami tetap berpihak pada rakyat dan demokrasi dan menentang junta di pucuk kekuasaan, serta menjalankan agenda-agenda progresif".
Saat ini, masih sedikit informasi yang diketahui mengenai partai Move Forward Party. Partai baru itu tidak memiliki perwakilan di parlemen.
Komisi Pemilihan Umum pada Jumat baru mengganti nama pada minggu lalu, kemungkinan untuk persiapan menerima banyak anggota dewan asal partai oposisi Future Forward.
Baca juga: Pemimpin oposisi Thailand ajak pendukung turun ke jalan Sabtu
Baca juga: PM Prayuth Chan-ocha mungkin tak izinkan Sam Rainsy masuk Thailand
Partai oposisi tersebut, yang sebagian besar digawangi anak muda, menempati urutan ketiga pada pemilihan umum tahun lalu. Kelompok tersebut menguasai 81 dari 500 kursi parlemen. Namun jumlah itu terus berkurang karena banyak anggota dewan pindah partai dan kena larangan berpolitik.
Sebelum bubar, partai oposisi itu sempat terpecah dengan mereka yang pro terhadap pemerintahan militer Thailand. Perpecahan itu mulai terlihat sebelum pemilihan umum pada Maret 2019. Hasil pemilu tahun lalu kembali menunjuk pimpinan junta, yang berkuasa pada 2014, menjadi perdana menteri dari pihak sipil.
Ketua partai Future Forward, Thanathorn Juangroongruangkit, membekukan sementara status anggota dewan di bawah partainya satu hari sebelum pembukaan sidang paripurna pada Mei. Akan tetapi, partai itu pun didiskualifikasi pada November karena diduga memiliki saham pada sebuah perusahaan media.
Sidang konstitusi Thailand pada bulan lalu memvonis pembubaran Future Forward, memutuskan partai oposisi itu telah melanggar aturan pemilu dengan mengambil pinjaman dana dari pendirinya, Thanathorn.
Thanathorn berjanji akan terus menentang rezim "secara terbuka" bersama mantan koleganya di parlemen.
Sumber: Reuters
Baca juga: Raja Thailand minta polisi tidak tutup jalan saat pengawalan
Baca juga: Ribuan orang ikuti kegiatan lari antipemerintah Thailand
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Mulyo Sunyoto
Copyright © ANTARA 2020
