"KPU tentu harus melakukan koordinasi dengan instansi terkait, mengenai validitas data dan potensi atas paparan COVID-19," kata Arwani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Dia menekankan bahwa pelaksanaan pilkada harus tetap menomorsatukan perlindungan terhadap warga negara tanpa terkecuali atas ancaman COVID-19.
Arwani menjelaskan UU No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada telah memberi skema dan aturan pelaksanaan pilkada jika terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan gangguan lainnya.
Dalam konteks saat itu, menurut dia, persoalan COVID-19 dapat masuk dalam kategori gangguan lainnya.
Karena itu menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP itu, ada dua skema yang terdapat dalam UU Pilkada yaitu skema pilkada lanjutan dan pilkada susulan.
"Pasal 120 ayat (1) mengatur mengenai pemilihan lanjutan jika gangguan tersebut mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pilkada tidak dilaksanakan. Pelaksanaan pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilihan yang terhenti," ujarnya.
Arwani menjelaskan skema pilkada susulan, itu dipilih jika gangguan tersebut mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan terganggu yang diatur di Pasal 121 ayat (1) UU Pilkada yang dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan.
Baca juga: Pengamat: COVID-19 ancam tahapan pilkada serentak 2020
Menurut dia, skema pilkada lanjutan atau susulan dalam Pilkada Provinsi dapat ditempuh jika 40 persen jumlah kabupaten/kota atau 50 persen jumlah pemilih yang terdaftar tidak dapat menggunakan haknya.
"Penetapan Pemilihan Gubernur lanjutan atau susulan dilakukan oleh menteri atas usul KPU Provinsi," katanya.
Dia menjelaskan untuk skema pilkada lanjutan atau susulan untuk Pilkada Kabupaten/Kota jika tidak dapat dilaksanakan di 40 persen jumlah kecamatan atau 50 persen dari jumlah pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih.
Menurut dia penetapan pemilihan lanjutan atau susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU Kabupaten/Kota.
"Keputusan pilkada apakah dilakukan dengan skema lanjutan atau susulan sangat ditentukan kondisi obyektif di lapangan," katanya.
Dalam konteks itu menurut dia, pemetaan wilayah yang terpapar COVID-19 menjadi relevan dan tentu harus berbasis data yang valid dan dihasilkan dari koordinasi dengan stakeholder lainnya dengan mempertimbangkan aspek perlindungan masyarakat.
Arwani mengatakan, opsi mengenai model kampanye juga telah diatur di Pasal 65 ayat (1) seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka/dialog, debat publik/debat terbuka antarpasangan dan lain-lain.
"Apakah model kampanye dengan pertemuan terbatas dapat menjadi model yang dipilih di situasi paparan COVID-19? Tentu pilihan tersebut tetap merujuk protokol yang ditetapkan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia)," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu Sulsel peringatkan parpol soal pelarangan mahar politik
Baca juga: Polda Kalbar siap amankan Pilkada Serentak 2020
Baca juga: Wabup Sidoarjo ingatkan netralitas ASN saat pilkada
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
