Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo meminta jajarannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk inovatif dalam membangun perikanan budidaya sebagaimana diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo.Dari yang semula berorientasi pada peningkatan produksi, menjadi pembangunan budidaya yang berkelanjutan dan berdaya saing
"Budidaya ini sangat diharapkan Presiden untuk memutus masalah. Kita tidak bisa mengatasi masalah seperti biasanya. Kita harus out of the box," kata Edhy Prabowo dalam siaran pers di Jakarta, Rabu.
Menteri Edhy mengingatkan bahwa Presiden Jokowi memberikan dua arahan penting terkait pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam lima tahun mendatang.
Kedua arahan tersebut, lanjutnya, ialah komunikasi dengan beragam pemangku kepentingan di Tanah Air dan penguatan budidaya.
Baca juga: Menteri Edhy cegah penyebaran COVID-19 dengan bentuk Satgas
Karena itu, Menteri Edhy bergerak cepat, salah satunya dengan menggelar rapat pembahasan Road Map Pembangunan Perikanan Budidaya 2020-2024 pada Senin (23/3).
Dalam rapat bersama Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan menyatakan bahwa arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya pun bertransformasi.
"Dari yang semula berorientasi pada peningkatan produksi, menjadi pembangunan budidaya yang berkelanjutan dan berdaya saing," ucapnya.
Perubahan paradigma itu, ujar dia, tetap mempertimbangkan potensi dan daya dukung lingkungan, ekonomi, dan sosial di wilayah pengelolaan perikanan budidaya.
Dirjen Perikanan Budidaya, Slamet Soebjakto memaparkan strategi pembangunan perikanan budidaya 2020-2024 memiliki empat aspek, yakni peningkatan produksi, peningkatan kesejahteraan, pengelolaan kawasan berkelanjutan dan integrasi lintas sektor.
Di antara komoditas unggulan yang masuk dalam fokus perikanan budidaya ialah udang, rumput laut, lobster, ikan patin, ikan hias, ikan sidat serta salah satu pakan yakni magot.
"Target produksi lobster dari Rp330 miliar pada 2020 menjadi sebesar Rp 1,73 triliun ada 2024. Volume produksi lobster dari 1.377 ton di tahun 2020 menjadi 7.220 ton pada 2024," jelas Slamet.
Baca juga: Menteri KKP laporkan rencana revisi peraturan menteri kepada Presiden
Slamet menambahkan, untuk masyarakat perkotaan, jajarannya akan fokus pada budidaya ikan hias. Pengelolaan usaha budidaya ikan hias akan dilakukan dalam bentuk klaster, dimana skala ekonomi satu klaster minimal 10 kelompok dengan masing-masing enam paket.
Sebelumnya, KKP menyatakan bahwa Uni Eropa telah melakukan audit dan hasilnya disebutkan bahwa produk perikanan budidaya Indonesia telah memenuhi persyaratan keamanan pangan.
Menurut Slamet Soebjakto, dengan pemenuhan persyaratan, sistem dan implementasinya di bidang budidaya yang tidak ditemukan penyimpangan atau temuan yang berarti, dapat disimpulkan bahwa Ditjen Perikanan Budidaya telah menjalankan pengawasan resmi yang mampu memberikan jaminan keamanan pangan dan mutu hasil perikanan budidaya yang memenuhi persyaratan Uni Eropa.
"Saya sangat gembira atas capaian kerja keras semua pihak, terutama para pelaku usaha budidaya yang terus konsisten menerapkan kaidah-kaidah CBIB serta kerja tim yang baik dalam hal ini BKIPM sebagai otoritas kompeten dan Ditjen Perikanan Budidaya sebagai manajer teknis bidang budidaya. Ini capaian luar biasa, bahwa keberterimaan produk perikanan budidaya di pasar Uni Eropa tetap terjamin," ucapnya.
Baca juga: Menteri Edhy ke pengusaha udang: Regulasi tidak akan semena-mena
Baca juga: Menteri KKP imbau pekerja sektor perikanan jalankan aktivitas di rumah
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2020
