Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono, Selasa, mengatakan Perpres yang dikeluarkan pada 6 Juli 2020 itu merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
“Dalam Perpres Nomor 75/2020, Presiden menegaskan kembali bahwa setiap anak Indonesia, khususnya anak yang menjadi korban tindak pidana (Anak Korban) dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Anak Saksi) berhak atas pemenuhan hak dan rasa aman sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Baca juga: Luhut: Di tengah pandemi, keluarga jadi yang utama lindungi anak
Adapun Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas tiga hal yakni, upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
Kemudian jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial, dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
Hak yang ketiga yakni berupa kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
"Dengan Perpres Nomor 75/2020, Presiden menjamin kehadiran negara dengan menjamin keselamatan Anak Korban dan Anak Saksi dengan melindungi keamanan pribadi, keluarga, dan/atau harta bendanya," kata Dini Purwono.
Baca juga: Menko PMK: Perlindungan anak tentukan keberhasilan Indonesia emas
Baca juga: LPSK terima 926 permohonan perlindungan terhadap anak
Baca juga: Bamsoet: Perlindungan anak adalah tanggung jawab semua pihak
Baca juga: PPI: Keluarga lembaga pertama dan utama dalam perlindungan anak
Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2020
