Bamsoet dorong PPKn menjadi mata pelajaran wajib

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) kembali menjadi mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menyampaikan pidato kunci Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam rangka Milad ke-56 Prodi PPKn di Universitas Riau, secara virtual dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis, menilai peran PPKn cukup penting dalam membangun wawasan kebangsaan.

Sementara kondisi saat ini di berbagai tingkatan jenjang pendidikan cenderung menempatkan PPKn sebagai pelajaran atau mata kuliah 'kelas dua'. PPKn hanya dianggap sebagai mata kuliah 'pelengkap' yang dianggap kurang menarik dan membosankan, katanya.

Padahal, pembelajaran PPKn ditujukan untuk membangun wawasan kebangsaan dan membentuk serta mengembangkan karakter dan jati diri bangsa.

Baca juga: BPIP bentuk jejaring Pancamandala Pembumian Pancasila di DIY
Baca juga: MPR: Nilai-nilai Pancasila diambil dari bangsa Indonesia
Baca juga: Kemdikbud dukung Indonesia maju dengan menciptakan pelajar Pancasila

Khususnya, bagi generasi muda bangsa selaku pewaris estafet kepemimpinan nasional, agar selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal dan berpedoman kepada nilai-nilai luhur Pancasila.

"Saya bersyukur, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau tetap memiliki Program Studi PPKn. Bahkan tahun ini sedang merayakan Milad ke-56 Prodi PPKn," kata Bamsoet.

Hal itu kata Ketua MPR, menunjukkan bahwa civitas akademika Universitas Riau memiliki kepedulian dan keberpihakan terhadap eksistensi pendidikan karakter dan jati diri bangsa di lingkungan pendidikan tinggi.

Ketua DPR RI ke-20 ini menilai terpinggirkannya mata pelajaran PPKn merupakan tantangan yang harus dijawab dengan kreasi dan inovasi. Beberapa alternatif yang dapat dilakukan antara lain melalui penyegaran metode pembelajaran yang adaptif terhadap kemajuan zaman serta tidak bersifat dogmatis.

"Benchmark atau margin tolok ukur keberhasilan pembelajaran PPKn adalah ketika tumbuh kesadaran kolektif di lingkungan akademis. Bahwa program studi PPKn telah menjadi suatu kebutuhan, dan bukan keterpaksaan demi kewajiban pemenuhan SKS belaka," ucap Bamsoet.

Dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI tersebut, Kepala Badan Bela Negara FKPPI itu juga mengajak mahasiswa sebagai generasi muda bisa mengoptimalkan perannya dalam penanganan pandemi COVID-19.

Menurut dia, ada berbagai hal yang bisa dilakukan generasi di masa pandemi COVID-19.

"Pertama, karena pandemi hadir pada era disrupsi, di mana kemajuan teknologi dan modernitas telah mempengaruhi tatanan pada seluruh sektor kehidupan, maka implementasi peran pemuda mesti diarahkan pada optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi," katanya.

Hal itu lanjut Bamsoet dapat dilakukan misalnya pada penyusunan konten dan format sosialisasi penerapan protokol kesehatan.

"Melalui berbagai platform dan medium yang kreatif sehingga lebih mempunyai daya tarik," kata dia.

Kedua, lanjut Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini, pemuda harus memelopori lahirnya informasi yang sehat dan inklusif di tengah-tengah masyarakat.

Hadirnya era internet di mana hingga kuartal II 2020, tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 73,7 persen (diakses oleh sekitar 196,7 juta orang), maka penyebarluasan berbagai informasi terkait penanganan pandemi melalui media online menjadi penting dan krusial.

"Tidak saja memberikan informasi akurat dan mendidik, tetapi juga untuk mengimbangi dan menangkal informasi yang tidak benar (hoaks) tentang COVID-19. Ini penting, karena merujuk pada data Kementerian Komunikasi dan Informatika, hingga Rabu 21 Oktober 2020, tercatat ada temuan 2.025 hoaks terkait COVID-19," ujarnya.

Sementara itu, dalam kegiatan tersebut turut hadir antara lain Rektor Universitas Riau Prof Aras Mulyadi DEA, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof Iwantono MPhil, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prof Mahdum MPd dan Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Dr Hambali MSi.