Hari pemungutan suara Pemilihan kepala daerah serentak 2020 di 270 daerah penyelenggara telah digelar pada pagi hingga siang Rabu 9 Desember.
Pilkada sebenarnya merupakan kegiatan lazim pesta demokrasi daerah yang diselenggarakan periode lima tahunan, namun akibat pandemi COVID-19 penyelenggaraan sempat tertunda sekitar tiga bulan dari Maret hingga Juni 2020.
Awalnya penyelenggara pemilu merencanakan hari pemungutan suara pilkada pada September 2020 sesuai dengan agenda lima tahunan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
Tetapi, karena Indonesia dilanda kondisi yang tidak biasa pandemi COVID-19 akhirnya pilkada ditunda guna menyiapkan berbagai penyesuaian dengan kondisi pandemi. Tripartit pemerintah, penyelenggara pemilu dan DPR memutuskan hari pemilihan digeser ke 9 Desember 2020.
Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan keputusan pemerintah, penyelenggara dan DPR untuk tetap melaksanakan Pilkada serentak 2020 sempat menyebabkan kekhawatiran yang sangat serius dari sebagian warga masyarakat.
"Terutama para pemerhati masalah-masalah sosial dan kesehatan serta politik bahwa pilkada serentak ini akan menjadi klaster baru yang sangat membahayakan," kata dia.
Tetapi kenyataannya menurut Mahfud seperti yang dilihat dari data olahan informasi ke Pusat Pengendalian COVID-19 di BNPB ternyata tidak ada bedanya tren perkembangan COVID-19 ini antara daerah yang melakukan pilkada dengan non pilkada.
"Bahkan di beberapa daerah yang tidak ada pilkada itu justru serangan COVID-19 juga besar, memang daerah-daerah yang ada pilkada perkembangan terinfeksi ada yang besar juga, tapi tidak ada kaitan sebenarnya antara membesarnya terinfeksi COVID-19 dengan penyelenggaraan pilkada," katanya.
Mahfud mengatakan Pemilihan kepala daerah serentak 2020 ini mulai dari penyelenggaraan awal tahapan dulu hingga hari pemungutan suara 9 Desember ini berjalan aman dan lancar.
Sampai sore Rabu, tidak ada kejadian menonjol soal keamanan, ketertiban termasuk mengenai protokol kesehatan COVID-19 di pilkada.
Bahkan untuk protokol kesehatan, Mahfud menyampaikan tingkat ketaatan masyarakat sangat baik, data yang diterima Pusat Pengendalian COVID-19 menunjukkan ketaatan protokol kesehatan berada di atas angka 90 persen.
"Izinkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada KPU dalam semua tingkatan, Bawaslu dengan semua tingkatannya, Forkopimda seluruh jajarannya, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang selama ini juga selalu berpartisipasi bekerja keras," ujarnya.
Kendala
Selama penyelenggaraan pemungutan memang bukan tanpa kendala, petugas di lapangan menghadapi beberapa permasalahan teknis seperti tempat pemungutan suara (TPS) 6 di Kelurahan Gading, Tanjungbalai, Sumatera Utara, yang sedang melaksanakan pemungutan suara Pilkada Tanjungbalai 2020 terendam banjir kiriman dari hulu Sungai.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur, Jawa Barat, terpaksa memindahkan tiga Tempat Pemunggutan Suara (TPS) ke gedung dan aula terdekat karena tenda yang akan digunakan sebelumnya untuk warga menyalurkan aspirasinya roboh diterjang angin kencang yang disertai hujan deras.
"Tercatat ada lima TPS yang roboh, namun dua di antaranya dapat dibangun kembali, sedangkan tiga TPS lainnya TPS 17, 6 dan 7 di Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, terpaksa dialihkan ke gedung terdekat, namun kegiatan pemilihan tetap berjalan normal," kata Komisioner KPU Cianjur, Ridwan Abdullah.
Kemudian, sejumlah tenda tempat pemungutan suara (TPS) di Sumatera Selatan dilaporkan ambruk sejak Selasa sore hingga Rabu dinihari akibat hantaman angin kencang sehingga penyelenggara diminta waspada karena BMKG memprediksi cuara buruk masih akan berlangsung hingga Rabu malam.
"Iya di Ogan Ilir ada yang ambruk, tapi alhamdulilah bisa digunakan untuk pencoblosan pagi ini," kata Komisioner KPU Sumsel Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Hendri Almawijaya.
TPS rusak dan ambruk di Ogan Ilir dilaporkan sebanyak 11 unit, selain itu TPS roboh juga dilaporkan terjadi Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI).
Sejumlah kendala teknis tersebut bisa diatasi oleh penyelenggara pemilu sehingga pada hari pemilihan, kegiatan pemungutan suara bisa berlangsung normal, berjalan aman dan lancar.
Masyarakat bisa memberikan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan. Bagi yang menjalani isolasi mandiri atau perawatan di rumah sakit, petugas yang mendatanginya dengan membawa bilik, kotak dan surat suara.
Unik
Ada hal-hal unik yang dilakukan petugas di TPS untuk menarik minat masyarakat agar memberikan hak pilih mereka di Pilkada serentak 2020 ini. Cara-cara unik itu tentunya diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat memilih calon kepala daerah.
Di TPS 14 Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur misalnya, Petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memakai kostum unik Super Hero untuk menarik minat masyarakat.
Di Pilkada Jember, juga ada beberapa TPS unik untuk menarik simpati warga, agar datang menyalurkan hak pilihnya.
"Ada beberapa TPS unik untuk menarik simpati warga, agar datang menyalurkan hak pilihnya di TPS setempat," kata Komisioner KPU Jember Andi Wasis.
Ia mengatakan petugas KPPS di TPS 25 Desa Tamansari, Kecamatan Wuluhan melakukan atraksi kuda lumping sebelum dilaksanakan pemungutan suara untuk menarik simpati masyarakat.
Tidak hanya itu, TPS 03 di Desa Mangaran, Kecamatan Ajung juga menghias TPS-nya dengan sepeda kuno dan aksesoris yang menarik, sehingga diharapkan warga berbondong-bondong datang untuk menyalurkan hak pilihnya.
"Kami sangat mengapresiasi petugas yang melakukan cara-cara unik untuk menarik simpati warga datang ke TPS, sehingga diharapkan partisipasi pemilih meningkat di Pilkada Jember," tuturnya.
Bahkan, pemilih di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, disiapkan kendaraan antar jemput, seperti yang dilakukan di Kecamatan Pallagga, setiap desa dan kelurahan menyiapkan kendaraan antar jemput bagi pemilih.
"Semua Desa dan Kelurahan di Pallangga yang jumlahnya 16 menyiapkan mobil dan motor untuk menjemput Pemilih. ini salah satu cara kami dalam upaya mengajak untuk meningkatkan partisipasi pemilih," kata Camat Pallagga Taufik M Akib.
Taufik menyebutkan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat datang ke TPS menyalurkan hak pilihnya. Apalagi tingginya angka partisipasi pemilih dinilai menjadi salah satu indikator keberhasilan pemilihan.
"Jadi dengan adanya kendaraan ini, tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk tidak ke TPS menyalurkan hak pilihnya," kata dia.
Belum selesai
Menkopolhukam Mahfud MD mengingatkan penyelengaraan Pilkada 2020 belum berakhir dengan rampungnya tahapan pemungutan suara.
Pilkada masih akan berlanjut ke tahapan rekapitulasi suara, sengketa pemilu, penetapan calon terpilih hingga pelantikan kepala daerah. Pada tahapan-tahapan tersebut Mahfud mengingatkan masih ada potensi gangguan keamanan.
"Pilkada masih akan berlanjut nanti sesudah ini tentu akan ramai soal ketidakpuasan," kata dia.
Ketidakpuasan itu akan berpotensi terjadinya gangguan seperti kekerasan fisik, ada juga peserta pilkada yang nantinya akan menempuh jalan peradilan.
"Oleh sebab itu juga harus diantisipasi dari sekarang," kata Mahfud.
Mahfud membagikan pengalaman selama menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi yang nantinya juga bisa menjadi langkah antisipasi pada penyelenggaraan pilkada kali ini.
Dia mengelompokkan ada beberapa model peserta pemilu yang menggugat ke MK. Pertama, mereka yang menggugat karena serius dia merasa menang dan betul-betul menang, namun ada juga peserta pilkada yang hanya coba-coba menggugat hasil pemilihan.
Dia mengelompokkan ada beberapa model peserta pemilu yang menggugat ke MK. Pertama, mereka yang menggugat karena serius dia merasa menang dan betul-betul menang, namun ada juga peserta pilkada yang hanya coba-coba menggugat hasil pemilihan.
"Ada yang sekedar coba-coba aja, siapa tahu bisa menghubungi hakim, siapa tahu bisa menang, siapa tahu bisa dapat memalsukan data-data yang mengecoh, coba-coba saja," kata Mahfud.
Kelompok terakhir ucapnya yakni mereka yang sebenarnya tahu kalah dalam pemilihan namun tetap menggugat dengan niat yang sebenarnya tidak baik.
"Pokoknya siapapun yang menang ya lawan meskipun tahu kalah kalau perlu membakar kantor KPU, kantor bupati, semuanya itu tetap harus berhati-hati, dan situasi pandemi sekarang ini memang agak menuntut kita untuk lebih ekstra hati-hati dari situasi seperti ini," ujarnya.
Semua pihak harus saling menjaga keamanan, ketertiban dan ketaatan protokol kesehatan, mempunyai komitmen yang sama menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2020. Hari pemungutan suara yang telah sukses digelar ini dilanjutkan ke tahap-tahap berikutnya hingga pelantikan kepala daerah terpilih.
Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: M Arief Iskandar
Copyright © ANTARA 2020
