Direktur Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Retno Pratiwi menjelaskan bahwa korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) akan mendapatkan berbagai manfaat termasuk bantuan tunai maksimal enam bulan.Ketentuan besaran itu disesuaikan dengan standar minimal yang tertuang dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) Nomor 102 tahun 1952 mengenai standar minimal jaminan sosial
"Manfaatnya sebesar 45 persen dari upah untuk selama tiga bulan dan 25 persen dari upah untuk selama tiga bulan berikutnya," katanya dalam diskusi virtual tentang JKP yang diadakan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, yang dipantau di Jakarta, Selasa.
Retno menjelaskan bahwa upah dimaksud adalah jumlah upah yang diterima korban PHK yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Dia mendorong agar pemberi kerja melaporkan dengan benar jumlah upah tersebut karena terkait dengan besaran manfaat JKP yang akan diterima pekerja. Upah maksimal sendiri untuk penghitungan manfaat JKP adalah sebesar Rp5 juta.
Ketentuan besaran itu, katanya, disesuaikan dengan standar minimal yang tertuang dalam Konvensi Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) Nomor 102 tahun 1952 mengenai standar minimal jaminan sosial.
Baca juga: Aji Jakarta: Upah layak jurnalis pemula Rp7.963.949/bulan
Baca juga: Aji Bandung Tolak PHK Massal Pekerja Media
Baca juga: AJI Jakarta imbau media perhatikan keselamatan jurnalis liput Corona
Selain uang tunai, kata dia, penerima manfaat JKP akan menerima juga akses informasi pasar kerja yang dilakukan lewat Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) milik Kemenaker.
Pemanfaat JKP juga akan menerima pelatihan kerja berbasis kompetensi yang dilakukan lewat lembaga pelatihan milik pemerintah, swasta atau perusahaan.
Dia juga memastikan bahwa untuk kepesertaan JKP para pengusaha tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan mengingat iuran akan menanggungnya sebesar 0,22 persen dan sumber pendanaan diambil dari rekomposisi iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) masing-masing 0,14 pernse dan 0,10 persen.
"Artinya pemberi kerja tidak ada tambahan biaya di sini karena kita akan melakukan rekomposisi dari dua program JKK dan JKM," katanya menegaskan.
Peserta JKP sendiri adalah pekerja penerima upah yang sudah menjadi peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.
Sementara yang berhak mendapatkan manfaat JKP adalah yang mengalami PHK dan ingin bekerja kembali, memiliki masa iuran paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan, serta membayar iuran enam bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK, demikian Retno Pratiwi.
Baca juga: Pemerintah berikan JKP untuk lindungi pekerja kena PHK
Baca juga: AJI imbau perusahaan media penuhi hak normatif dan hindari PHK
Baca juga: Kemnaker tegaskan pentingnya mediator dalam penerapan JKP
Baca juga: AJI Jakarta kecam konferensi pers tatap muka Kemenkomarves
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Andi Jauhary
Copyright © ANTARA 2021
