"Kita berharap ke depan berbagai kebijakan politik di Indonesia betul-betul bertumpu pada kesejahteraan. Bukan pada yang lain," ujar Abdul Halim Iskandar yang kerap disapa Gus Menteri usai menghadiri peluncuran buku berjudul "Negara dan Politik Kesejahteraan: Reorientasi Arah Baru Pembangunan" di Jakarta, Kamis.
Menurut dia, buku yang ditulis oleh Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) A. Muhaimin Iskandar itu juga berhubungan dengan kebijakan-kebijakan di Kemendes.
Baca juga: Mendes PDTT minta pemanfaatan Dana Desa dilaporkan setiap hari
"Barusan kita menghadiri launching buku tentang negara dan politik kesejahteraan. Buku ini sangat bagus dan berhubungan juga dengan kebijakan-kebijakan di Kemendes," kata Gus Menteri.
Sementara itu, A. Muhaimin Iskandar menyampaikan, buku yang di tulisnya itu adalah hasil refleksi perjalanannya saat berdialog, menyapa, dan menemui berbagai elemen dan kelompok masyarakat.
"Penulisan buku ini berawal dari kegelisahan terhadap adanya gap yang besar antara rumusan program serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan kenyataan yang ditemui di lapangan," kata Gus AMI, sapaan akrabnya.
Menurut Gus AMI, berbagai gagasan yang diangkat dalam buku ini bermuara pada satu hal yakni bahwa agenda-agenda dalam demokrasi harus memasukkan persoalan-persoalan sosial seperti kemiskinan, ketimpangan, dan persoalan kesejahteraan lainnya sebagai agenda penting publik.
Baca juga: Mendes PDTT pastikan pencegahan perkawinan anak masuk SDGs Desa
"Karenanya, sebuah peta jalan menuju arah baru pembangunan mutlak diperlukan," kata Gus AMI.
Ia berharap buku ini mampu memberi sumbangan gagasan dan pemikiran tentang bagaimana seharusnya keadilan sosial yang menjadi cita-cita berdirinya bangsa bisa diwujudkan.
"Mudah-mudahan buku ini mampu memberi kontribusi terhadap gagasan tentang pentingnya mengarusutamakan kesejahteraan dalam seluruh kebijakan yang dilahirkan negara," ucapnya.
Peluncuran buku itu digelar di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Kamis (18/3), turut dihadiri oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid.
Kemudian, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin dan sejumlah anggota DPR lainnya serta sejumlah pengamat, pengusaha, tokoh agama dan akademisi.
Baca juga: Dana Desa tahan penyebaran COVID-19 dan dongkrak ekonomi desa
Baca juga: Penyerapan Dana Desa capai Rp5,34 triliun hingga 8 Maret
Baca juga: Mendes PDTT: Rancangan pembangunan desa harus berbasis masalah
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2021
